Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok menilai Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan. Apa alasannya?

Menurut Ahok, seorang presiden pun tidak bisa mengontrol lembaga dan perusahaan negara di dalamnya. Sebaiknya Kementerian BUMN diganti menjadi superholding seperti Temasek yang ada di Singapura.

Jadi, menurut Ahok, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tapi menjadi Indonesia Incorporation.

"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek. Persoalannya, presiden enggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita enggak ada orang sebetulnya," kata dia dalam sebuah video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN di YouTube, dikutip kumparan, Selasa (15/9).

Sedangkan Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga merespons ucapan Ahok dalam video tersebut bahwa saat ini prioritas pemerintah bukan membentuk superholding tapi membangun kluster dan subholding BUMN sesuai dengan bisnis inti.

"Mengenai Kementerian BUMN harusnya bubar dan jadi superholding, prioritas pemerintah saat ini membangun kluster-kluster dan subholding-subholding supaya supplychain antar BUMN di kluster yang sama berjalan dengan baik," kata dia kepada kumparan.

Sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir memang menegaskan konsep bisnis pada perusahaan pelat merah bukan berbentuk superholding, melainkan kluster dan subholding. Tujuannya agar perusahaan ramping dan fokus pada bisnis inti. Salah satu BUMN yang sudah dibentuk subholding adalah Pertamina.

Sedangkan superholding terakhir kali direncanakan di era kepemimpinan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Tapi rencana ini gagal dijalankan karena Rini tidak lagi diangkat menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Jokowi di periode kedua dan digantikan Erick Thohir.

Pertamina Rugi Rp 11 Triliun

Usulan Ahok terkait BUMN sepertinya berbalik. Sebabnya, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dipercaya menjadi Komisaris Utama Pertamina belum berhasil membawa perusahaan migas pelat merah itu untung.

Pertamina justru mengalami kerugian Rp 11 triliun di semester I tahun 2020. VP Komunikasi Perusahaan PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman menjelaskan kerugian yang dihadapi perusahaan sepanjang semester pertama tahun 2020. "Pertamina menghadapi triple shock," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Senin, 24 Agustus 2020.

Fajriyah menjelaskan ketiga syok itu adalah penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, serta pergerakan nilai tukar dolar AS yang berdampak pada selisih kurs yang cukup signifikan. “Pandemi Covid-19 dampaknya sangat signifikan bagi Pertamina," tuturnya.

Dengan penurunan demand, depresiasi rupiah, dan juga crude price yang berfluktuasi sangat tajam, kata Fajriyah, membuat kinerja keuangan Pertamina sangat terdampak.

Menurut Fajriyah, penurunan permintaan terlihat dari konsumsi BBM secara nasional yang sampai Juni 2020 hanya sekitar 117 ribu kilo liter (KL) per hari atau turun 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tercatat 135 ribu KL per hari. Bahkan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar terjadi penurunan permintaan hingga 50-60 persen.