Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengkhawatirkan, BI menjadi tidak independen paqsca pengesahan UU BI yang baru. Artinya, biarkanlah BI seperti saat inim tidak masuk dalam peta politik pemerintah.

Pernyataan Aviliani ini disampaikan dalam Public Discussion Infobank & The Chief Economist Forum : Rapor Industri Jasa Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi yang digelar virtual, Jakarta, Selasa (15/9/2020)

Kata Aviliani, suatu hal yang berbahaya bilamana bank sentral masuk dalam peta politik pemerintahan. "Independensi (BI) ini penting ya di negara manapun bank sentral kalau tidak independen bahaya. Ya karena apa, inikan semua Pemerintahan terkait politik, jadi kalau BI masuk dalam peta politik  bahaya bagi suatu negara,” kata Aviliani.

Terlebih, tambah Aviliani, bank sentral sebagai lembaga pencetak uang harus menjaga independensi kebijakannya dalam menjalankan tugas dan tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. “Independensi menjadi penting, karena RUU BI ini urgensinya tidak ada, sebab yang perlu kita bicarakan market conduct-nya. Karen sedikit krisis langsung muncul berbagai persoalan,” tambah Aviliani.

Informasi saja, saat ini, Badan Legislatif (Baleg) DPR sedang menyelesaikan draf Revisi UU BI. Beberapa pasal yang direvisi tersebut dinilai akan menggerogoti independensi BI sebagai bank sentral. Dalam revisi UU BI tersebut, pasal yang menegaskan soal indenpendensi BI justru akan dihapus. Dalam matriks persandingan, pasal tersebut diganti dengan adanya dewan moneter.