Namun, berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merasa anggaran di kementerian keuangan pada 2021, terlalu minim. Alhasil, dia minta persetujuan Komisi XI DPR untuk tambah anggaran. Padahal, kondisi keuangan negara sedang seret lho.            

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2020), tanpa malu-malu, Sri Mulyani mengeluhkan rendahnya anggaran kemenkeu di APBN 2021. Selanjutnya dia meminta penambahan anggaran menjadi Rp43,30 triliun. Atau naik sekitar Rp938 miliar dari yang sebelumnya disepakati Komisi XI DPR sebesar Rp42,36 triliun.

"Pagu yang diusulkan ini lebih kecil dibandingkan anggaran tahun ini yang mencapai Rp 44,39 triliun. Kita akan mengeloLa keuangan negara dengan hati-hati dan kredibel," jelas Sri Mulyani dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI asal Golkar, Dito Ganinduto itu.
    
Sementara, Anggota Komisi XI DPR asal Gerindra, Soepriyatno mempertanyakan apa langkah terobosan Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Wajarlah, sepanjang sejarah, sangat jarang penerimaan negara mampu mencapai target. Yang sering malah jeblok terus.

Anak buah Prabowo ini mengatakan, jika penerimaan negara terus menurun maka dampaknya besarnya adalah terhadap beban utang pemerintah. Di mana utang dapat terus membengkak setiap tahunnya. "Jangan sampai terus menurun. Kalau terus menurun ini yang kita andalkan hanya utang saja, utang tahun 2021 bisa nambah Rp1.000 triliun," kata Soeprayatno.

Selanjutnya dia mendesak Sri Mulyani Indrawati untuk lebih mengendalikan postur belanja negara. Untuk belanja negara yang tidak penting, bisa dipotong dan dikurangi. Sehingga bisa lebih efektif dan efisien. "Saya rasa ibu menteri sudah tahu kita ini hidup dari utang negara, penerimaan kita kecil. Tahu diri masing-masing kementerian belanja negara yang tidak penting harus dikurangi," jelas dia.  

Namun, pada akhirnya, Komisi XI DPR bertekuk lutut, alias bisa menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran 2021 yang dikerek menjadi Rp43,3 triliun. Padahal, tahun depan, keuangan negara sepertinya tetap seret. Lantaran, situasi perekonomian diprediksikan tidak beranjak jauh dari tahun ini. Alias sama-sama seretnya.

Dalam hal ini, DPR dapat menerima alasan Sri Mluani. Bahwa tambahan anggaran untuk tugas operasional kementerian maupun kerja pengelolaan APBN."Komisi XI menyetujui rencana kerja anggaran Kemenkeu dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp43,3 triliun," kata Dito.