Di tengah wabah corona, pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Kerja akan disahkan menjadi UU setidaknya pada Oktober 2020. Percepatan pengesahan UU ini sangat mendesak bagi kepentingan ekonomi dalam negeri.

"Skenario kami (pemerintah) paling lambat bulan Oktober. Kalau bisa di awal Oktober lebih baik, karena undang-undang ini di BKPM penting," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Dikatakan Bahlil, saat ini pasal per pasal dalam RUU Omnibus Law tengah digodok DPR. Pembahasan juga dibarengi dengan perampungan Peraturan Pemerintah. Sehingga begitu selesai dibahas, undang-undang tersebut bisa langsung diketuk.

Menurut Bahlil, UU Cipta Kerja sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Alasannya, dengan keberadaan aturan Cipta Kerja, maka tingkat pengangguran di Indonesia akan berkurang signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya penyerapan lapangan kerja baru bagi 16,5 juta pengangguran di Indonesia. 

Otomatis, hal tersebut akan mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat karena terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Hal itu bisa terjadi manakala adanya pergerakan investasi yang masif baik datang dari investor luar dan dalam negeri yang melakukan investasi di Indonesia.

"Pertama UU ini bisa saya katakan bahwa ini masa depan, bukan masa lalu. Karena sebanyak 16,5 juta tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah itu tidak mungkin kita suruh mereka bekerja jadi PNS (Pegawai Negeri) atau jadi TNI. Jadi, masuknya investasi karena kita mau mencari pekerjaan apapun kalau enggak ada investasi enggak bisa. Baik invest dalam negeri dan luar negeri, baik kecil maupun besar," kata dia.

Karena itu, RUU yang masih menuai pro dan kontra ini dia yakini dapat menyelesaikan berbagai persoalan baik tumpang tindih regulasi hingga menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.