WALAU masih berusia muda, Jabin Sufianto sudah memegang posisi penting di bisnis pertambangan timah Indonesia. Pria 37 tahun ini adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI). Tentu penempatannya di posisi itu sudah melalui banyak pertimbangan. Selain pengalamannya mengendalikan bisnis timah ia juga memiliki latar belakangan pendidikan yang mumpuni. 

Presiden Direktur Eunindo Usaha Mandiri ini lulus dengan predikat magna cum laude dengan gelar sarjana dalam bidang ilmu komputer dari University of Southern California dan memegang gelar Master dalam bidang teknik dan manajemen industri dari universitas yang sama. 

Pengalaman dikombinasikan dengan pendidikan pada diri Jabin, membuatnya mudah diajak berdiskusi berbagal tentang timah. Ia membahasnya dari mulai soal harga dan sejumlah masalah lain yang menimpa timah di Indonesia, berikut adalah petikan wawancara bizlaw.id dengan Jabin di Jakarta: 

Bisakah dijelaskan masalah mendasar pada dunia pertambangan, khususnya timah di Indonesia?

Kekurangan pada kekinian data. Sehingga wilayah-wilayah cadangan timah tidak terdata dengan baik, akibatnya tata ruang timah menjadi tidak tepat, akhirnya pembentukan wilayah penambangan rakyat tidak akurat. Sehingga masyarakat ada yang menambang di luar IUP. Jadi the root of the problem adalah kekinian datanya yang sangat kurang. 

 Sekjen AETI, Jabin Sufianto. | Foto: bizlaw.id

Update data, kewajiban siapa? 

Sesuai peraturan, itu adalah kewajiban pemerintah. Pemerintah Pusat bisa menganggarkan atau pemerintah daerah juga bisa merancang anggaran untuk itu. Tetapi setahu saya, jarang propinsi atau daerah menganggarkan dana eksplorasi tersebut. 

Apakah itu bisa berakibat pada kesalahan penerapan hukum?

Begini, masyarakat akan selalu menambang di mana timah berada. Bisa saja alur timah berada di luar IUP, secara aturan itu kan sudah illegal.  Sebetulnya bisa ada solusi lagi, misalnya BUMN atau BUMD bekerjasama dengan swasta, jadi swasta bisa mendanakan jika dibilang tidak ada anggaran. 

Apakah sudah pernah mencoba mengusulkan solusi itu?

Saya sudah pernah menyuarakannya, tetapi belum jalan. Mungkin dalam waktu dekat bisa jalan, apalagi di asosiasi sudah ada PT Timah Tbk. Kami akan mendorong ke sana untuk merapikan semua administrasi. 

Menyangkut tambang illegal, apa yang dilakukan asosiasi?

Saya harap perusahaan-perusahaan ini benar-benar memastikan asal usul biji timah. Soalnya susah kita menentukan itu. Tetapi balik lagi kepada kesadaran masing-masing perusahaan. Jadi lebih kepada menghimbau untuk membantu masyarakat menambang di tempat yang benar. Lebih kepada menghimbau penambang yang bermitra dengan perusahaan penambang. 

Timah Myanmar lumayan diserap oleh China, padahal produk mereka lebih parah, tapi kenapa Myanmar tidak disorot, ini adalah upaya-upaya asing untuk mengkerdilkan Indonesia.

Apakah ada sanksi dari asosiasi?

Di dalam AD/ART itu masih belum ada. Tapi itu nanti kami tinjau kembali. Tentu untuk setiap kasus penambangan illegal itu pasti menjadi urusan penegak hukum, saya tidak bisa berkomentar sebab masuk ke ranah penagakan hukum yang dilaksanakan aparat. 

Selain imbauan soal itu, apalagi yang dilakukan asosiasi?

Kami juga tekankan soal K3.  Itu masuk dalam peta jalan yang dibuat oleh asosiasi. Di asosiasi ada yang aktif di  LAC (Local Advisory Commitee) yang bersinergi dengan TWG (Tin Working Group), mendorong dan menghimbau member-member AETI untuk menerapkan peta jalan penambangan timah secara berkelanjutan.

Bisakah dijelaskan apa saja “peta jalan” dari asosiasi?

Salah satunya adalah mencoba mengkonversi lahan eks tambang timah menjadi sesuatu yang produktif atau alternative mata pencaharian lainnya untuk masyarakat Bangka Belitung. Tentunya itu membutuhkan dukungan pemerintah juga, sebab menurut regulasi bekas tambang hanya berlaku untuk penghijauan kembali. Jika lahan itu statusnya kawasan hutan, istilahnya pinjam pakai, setelah itu dibalikin lagi seperti semula. Kalau eks lahan tambang itu di lahan APL (Areal Penggunaan Lainnya), reklamas harus sesuai dengan dokumen Rencana Penutupan Tambang.  

Di LAC meeting itu juga dibahas, yang masih belum ada jawabannya adalah kepemilikin lahan eks tambang itu untuk siapa? Secara regulasi itu dikatakan kembali ke negara. Sebetulnya, banyak perusahaan yang sudah membebaskan laha itu, jadi milik perusahaan, lalu mau dihibahkan ke siapa?Di asosiasi nantinya akan dihibahkan ke koperasi milik masyarakat agar bisa jalan dengan sendirinya. Bisa mandiri. Kami maunya ke arah sana.

Ini lebih kepada tidak kompaknya di Indonesia. Banyak sistem ijon pendanaan dari luar negeri yang terus berjalan. Timah itu dibeli lagi oleh pendananya, mereka tak perlu peduli penghijauan kembali.

Lahan itu bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, misalnya bisa menjadi tambak dan lain-lain. Namun regulasi hanya memboleh untuk penghijauan kembali. Mestinya, ada pengecualian dalam regulasi khusus untuk tambang timah. Selain itu penambangan timah juga sudah seratusan tahun lamanya, lubang-lubang penambangan itu statusnya bukanlah IUP, jadi memang lahan tanpa tuan, jadi tidak bisa meminta siapapun untuk menghijaukan lahan itu. 

Dan juga, dana-dana reklamasi yang lama yang perusahaan sudah tidak bekerja lagi itu banyak mengendap di bank-bank daerah. Kalau bisa dialirkan untuk kepentingan public. Itu sangat membantu. 

Selain itu, bagaimana posisi Indonesia sebagai pengekspor timah terbesar di dunia?

Tetap saja harganya dibawah kendali asing. Jika harga timah dibanting, maka Indonesia akan turun harganya. Salah satu yang disorot timah kita masih dianggap tidak go green. Kami sudah komunikasi dengan Tin  Working Group, mereka harus bedakan timah yang benar-benar go green dan pedulikan semua segi itu dengan timah yang masih asal seperti di Myanmar.

Disayangkan sekali, kita produsen terbesar, tetapi 100 persen yang kita punya itu diekspor, kita tidak punya stok timah negara lho.

Timah Myanmar lumayan diserap oleh China, padahal produk mereka lebih parah, tapi kenapa Myanmar tidak disorot, ini adalah upaya-upaya asing untuk mengkerdilkan Indonesia. Itulah sebabnya asosiasi membuat peta jalan itu untuk menjawab internasional, bahwa kita peduli, kita tidak lagi seperti dulu, kita mulai memperbaiki diri, dimana perlu aparat untuk menegakkan hukum.

Apakah ada faktor lainnya? 

Ini lebih kepada tidak kompaknya di Indonesia. Banyak sistem ijon pendanaan dari luar negeri yang terus berjalan. Timah itu dibeli lagi oleh pendananya, mereka tak perlu peduli penghijauan kembali. Selain itu, dari tahun ke tahun penyelundupan terus terjadi. Jika semua itu tidak terjadi lagi, maka volume kita bisa lebih tinggi, jika volume lebih tinggi maka kita ada power untuk menentukan harga.

Apakah ijon itu tidak bisa ditangani?

Sangat susah ditracking. Itu sangat susah. Sebetulnya, pemain timah itu-itu saja, kami saling tahu, ujung-ujungnya kita memang harus kompak. Kita harus berani. Disayangkan sekali, kita produsen terbesar, tetapi 100 persen yang kita punya itu diekspor, kita tidak punya stok timah negara lho. Makanya, bayangkan kalau kita berani ada stok, kalau harga buruk maka tidak ekspor. 

Berarti butuh sistem pergudangan?

Itu pun kita sudah ada yaitu Pusat Logistik Berikat (PLB) dari ICDX, kalau sudah setor timah ke sana kita bisa dapat pinjaman uang dengan suku bunga rendah. Kalau di luar PLB bisa tapi mahal, produsen mendingan tetap kirim ke Singapura dan sama bisa dapat duit pinjaman dengan suku bunga lebih rendah. Nah kita harus memikirkan bagaimana memindahkan penggudangan timah di Singapura itu ke Batam. 

PLB itu ada di Bangka. Itu yang pertama didirikan. Sangat sedikit pengusaha yang menggunakan PLB. Masalahnya, PLB di Bangka itu tidak bisa untuk ekspor timah murni batangan per kontainer. Selain itu cost-nya juga mahal. Itulah sebabnya, asing itu selalu tahu berapa jumlah timah yang akan kita ekspor dari Bangka.

Sebab kita tidak ada stok nasional, jadi luar negeri mudah prediksi berapa ekspor dari Indonesia. Lalu asing menghantam harga jadi turun. 

 Foto: jatam.org

Apakah ada lokasi yang sangat pas untuk PLB?

Menurut saya lokasi yang pas adalah di Batam, pengusaha dapat menjual ritel atau per kontainer. Kita bisa mengatur harga. Kalau harga jatuh, kita tidak ekspor. Nah itu baru berjalan, menurut saya, kalau dikomandoi oleh pemilik volume terbesar seperti PT Timah.  Tentu juga PLB itu wajib ada di Bangka juga. Akan tetapi, kalau bisa ada di Batam juga, dan transfer dari Bangka ke Batam, pajak diatur secara benar itu mestinya bisa dilaksanakan. Dengan demikian, kita akan lebih mampu mengontrol harga.

Apakah soal ini sudah pernah dibahas dengan regulator?

Kami sudah sering berdiskusi dengan kemenko perekonomian dan kemendag, tetapi kan ini timah ini sering banyak insiden-insiden, jadi terputus-putus, saya harap dengan adanya PT Timah di AETI maka apa yang kita harapkan ini semua bisa terwujud, agar timah kita tak terjajah asing. []