Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Indonesia Prof Jimly Asshiddiqie menilai dari semua Presiden RI sejak Soekarno hingga saat ini, yang paling merah darahnya itu adalah Joko Widodo.

"Kalau saya sih, semua presiden itu ada mirip-miripnya, ada bedanya. Nah, salah satu kendala yang kita hadapi budaya politik kita ini feodal," kata Prof Jimly ketika dimintai pandangannya terkait hal-hal positif dari semua presiden yang pernah memimpin Indonesia, dalam program Ngompol (Ngomongin Politik) yang tayang di channel YouTube JPNN.com, Sabtu (8/8).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian menceritakan bahwa dahulu ketika penentuan bentuk negara sebagai Republik, sebagian besar kelompok sebenarnya menginginkan bentuk kerajaan.

"Kalau dulu 1945 diadakan referendum, mungkin kerajaan lebih menang dari Republik. Itu menggambarkan bahwa budaya politik kita ini feodal. Kerajaan. Bentuknya Republik, kelakuannya kerajaan. Maka, semua sekarang ini semua kerajaan. Partai jadi kerajaan, ini jadi kerajaan. Begitu-begitu lho," tutur Prof Jimly.

Tokoh kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini kemudian melanjutkan, semua Presiden RI sejak Soekarno hingga sekarang ini, yang darahnya paling merah itu adalah Jokowi. Sedangkan yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya.

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menurutnya ada unsur birunya. BJ Habibie sedikit-sedikit ada birunya. BUng Karno juga darah biru. Dia pendiri Republik.

"Jadi semua itu punya darah biru semua, yang darahnya paling merah itu Jokowi," ucap Prof Jimly.

Maka, tokoh yang kini menjabat Anggota DPD RI, seharusnya peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal dalam budaya politik Indonesia. Namun, hal itu menurutnya tidak terjadi.

"Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal, sekarang ini (momentumnya). Eh ternyata, dia (Jokowi-red) mengalami pembiruan juga. Sekarang darahnya sudah sangat biru. Gitu lho. Itu kalau you tanya saya komentar saya secara umum begitu," lanjut Prof Jimly.

Oleh mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden SBY ini, budaya feodal itu dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar peradaban demokrasi bangsa Indonesia ke depan.

"Mudah-mudahan para milenial belajar, transformasi budaya feodal itu menjadi budaya modern," harap mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.