Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo kembali bersuara soal pelonggaran ekspor lobster. Edhy menegaskan ia sama sekali tidak mempunyai bisnis terkait sektor perikanan. Sehingga setiap kebijakan KKP selama ini semata-mata untuk kepentingan negara.

"Anda tidak usah ragu, saya orang nasionalis. Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan," tegas Menteri Edhy dalam pernyataannya, Kamis (30/7/2020).

Menteri Edhy memastikan semangat regulasi ini untuk menghidupkan kembali usaha para nelayan dari Sabang sampai Merauke yang sempat mati.

Kader Gerindra ini juga ingin menumbuhkan etos budidaya lobster. Karenanya, ke depan KKP akan menghentikan ekspor benih bening lobster apabila budidaya dalam negeri sudah mampu menampung hasil tangkapan para nelayan.

"Kenapa diekspor? Daya tampung kita masih sedikit ada peluang ekspor saya pilih ekspor," imbuhnya.

Sembari menyiapkan budidaya dalam negeri, Menteri Edhy menyebut ekspor benih lobster memiliki sejumlah manfaat untuk nelayan dan pendapatan negara dari sisi pajak. Mengingat di tengah lesunya perekonomian, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi peluang untuk dimaksimalkan oleh segenap lapisan masyarakat.

"Pajak lobster itu, dulu 1.000 ekor Rp250. Sekarang 1 ekor minimal Rp1.000. Mana yang anda pilih?. Kalau saya ekspor 500 juta benih, Rp500 miliar saya terima uang untuk negara," tukas Edhy.

Sebelumnya, kebijakan Menteri Edhy banyak dikritik oleh pendahulunya Susi Pudjiastuti terutama terkait pelonggaran ekspor lobster dan penindakan tegas terhadap kapal nelayan asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.