Sejumlah pemegang polis AJB Bumiputera menemui Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka mengadukan ihwal gagal bayar AJB Bumiputera atas polis yang jatuh tempo pada 2019. "Kami di Komisi XI DPR akan berupaya dengan berbagai cara agar hak nasabah dapat terpenuhi," tegas kader PKS ini.

Anis bilang, sebelumnya, Komisi XI DPR telah menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, OJK menyatakan, kasus ini terbilang sulit karena bentuk usaha Bumiputera yang mutual. Artinya, pihak ketiga tak ikut campur dalam membenahi persoalan tersebut.

"Memang kasus Bumiputera ini beda, karena statusnya bukan punya negara, beda dengan Jiwasraya. Di Bumiputera, pemegang polis adalah pemegang saham, sehingga jika ada permasalahan, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan. Ini sudah diatur dalam PP Nomor 87 tahun 2019, tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama,” ujar Anis.

Anis menambahkan, rata-rata nasabah tidak mengetahui status perusahaan. Sebab, nasabah mengaku saat agen Bumiputera menawarkan produk, tidak dijelaskan perihal status kepemilikan perusahaan.

Selanjutnya, Anis berjanji akan menjembatani pertemuan antara nasabah dengan pimpinan AJB Bumiputera, guna mencari penyelesaian masalah. “Komisi XI DPR juga berusaha untuk mencari jalan keluarnya, karena kita tidak tahu langkah apa yang akan diambil. Apakah status perusahaan yang diubah, agar nantinya ada investor masuk atau lainnya. Makanya saat ini kami meminta OJK untuk lebih aktif memikirkan masalah Bumiputera,” imbuhnya.

Anis mengecam manajemen AJB Bumiputera yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana asuransi nasabah Bumiputera. "Ada missmatch, godaan-godaan ketika uang berada di depan mata," kata Anis.

Sebelumnya, Direktur Utama AJB Bumiputera Faizal Karim pernah menjelaskan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama menjadi payung hukum bagi jalannya perseroan.

Menurut Faizal, sebelum adanya peraturan tersebut, Bumiputera bertanggung jawab kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, setelah PP tersebut terbit, Bumiputera memiliki landasan hukum untuk berhadapan sepenuhnya kepada pemerintah, melalui OJK sebagai pelaksananya.

Faizal menjelaskan, AJB Bumiputera sangat menghormati terbitnya PP 87/2019 dan akan melaksanakan seluruh amanat aturan itu. Menurutnya, ada dua poin utama yang perlu dilaksanakan dari beleid tersebut, yakni perubahan anggaran dasar (AD) dan pembentukan RUA.

Saat ini, Bumiputera memiliki tunggakan klaim senilai Rp5,3 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan menggelembung hingga Rp9,6 triliun pada akhir tahun ini, dengan catatan perkiraan itu belum memperhitungkan dampak pandemi Covid-19.

Dalam kondisi tersebut, Bumiputera mengalami pergantian pucuk pimpinan setelah Sidang Luar Biasa BPA pada akhir Juni lalu menetapkan Faizal sebagai pimpinan perseroan. Penggantian dilakukan karena direksi sebelumnya tidak lolos fit and proper test di OJK.