Pandemi Covid-19 langsung berbuah meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (rasio gini) Indonesia meningkat pada Maret 2020. Di sisi lain penyaluran anggaran Pemulihan Ekononi Nasional masih seret.

Ekonom Center on Reform of Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, peningkatan kemiskinan dan rasio gini juga tak lepas dari pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. 

"Akhirnya angka pengangguran meningkat dan hilangnya pendapatan masyarakat sehingga jatuh ke kelompok miskin," kata Yusuf, Rabu (15/7). 

Melihat kondisi yang ada, Yusuf khawatir kalau jumlah penduduk miskin akan semakin meningkat di akhir tahun 2020 ini kalau Covid-19 ini tak kunjung usai. Untuk itu, pemerintah diminta fokus dalam menyalurkan bantuan sekaligus menekan angka penularan pandemi ini. 

Salah satunya, lanjut Yusuf, pemerintah bisa fokus pada program penanggulangan kemiskinan yang terangkum dalam program Jaring Pengaman Sosial. Dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

"Penyaluran bansos merupakan salah satu kunci untuk menekan angka kemiskinan. Ini membantu masyarakat kelas bawah juga yang kehilangan pendapatan, untuk menyambung hidup," tambah Yusuf dikutip kontan.co.id. 

Untuk itu, Yusuf mengimbau agar pemerintah lebih cepat dalam menggelontorkan bantuan dan juga tepat sasaran dengan salah satu caranya, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait data penduduk yang membutuhkan bansos. 

Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang alias 9,78% dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut naik 1,63 juta orang atau 0,56% dari jumlah penduduk miskin September 2019 dan naik 1,28 juta orang atau 0,37% terhadap Maret 2019. 

Sementara itu, rasio gini pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,381 atau naik tipis dari September 2019 yang sebesar 0,380. Peningkatan ini mematahkan pola penurunan rasio gini pada periode Maret 2015 - September 2019, sekaligus membantah adanya perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia di awal tahun ini. 

Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk penanganan virus corona di dalam negeri. Totalnya sebesar Rp695,2 triliun.

Dana itu akan digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, bantuan sosial (bansos) Rp203,9 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp106,11 triliun, serta insentif usaha Rp120,61 triliun.

Sementara, data Kementerian Keuangan per 3 Juli 2020 menunjukkan realisasi di sektor kesehatan baru sebesar 4,68 persen, perlindungan sosial 34,06 persen, sektoral dan pemda 4,01 persen, UMKM 22,74 persen, insentif usaha 15 persen, dan pembiayaan korporasi nol persen.