Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan kementerian dan pemerintah daerah mempercepat belanja anggaran. Sebab, selama masih pandemi Corona, Indonesia tidak bisa lagi berharap dari investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya kepada para gubernur mengenai percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, sebagaimana dikutip dari laman www.setkab.go.id.

Jokowi menekankan, saat ini tidak bisa mengharapkan lagi kepada investasi.



"Pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita," ujar Jokowi.

Untuk itu, kata Jokowi, seluruh gubernur diminta tidak mengerem atau menghentikan belanja pemerintah. Artinya, jika ingin ekonomi provinsi cepat pulih maka belanja pemerintah harus dipercepat.

"Kuncinya hanya di situ. Enggak bisa lagi kita mengharapkan, sekali lagi, investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," tegasnya.



Pada kesempatan ituJokowi mengingatkan kredit perbankan yang dulu bisa tumbuh 12 persen, 13 persen atau 8 persen, juga tidak bisa lagi diharapkan.

"Sekali lagi, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, saya berharap, belanja-belanja yang ada ini, harus dipercepat. Karena itu akan menaikkan konsumsi domestik kita, konsumsi rumah tangga kita yang di kuartal kedua ini turun, anjlok," ujarnya.

Kepala Negara mengingatkan bahwa uang pemda yang ada di bank berjumlah Rp170 triliun atau masih sangat besar.

"Guede sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota," kata Presiden.