"Kenapa tidak Krakatau Steel kembali diberikan kesempatan untuk menjadi pemain yang bisa menjaga daripada konsolidasi," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Menurut Erick, Krakatau Steel masih memiliki strategi untuk bisa memperpanjang utangnya. Saat ini, kondisi Krakatau Steel secara manajemen telah proven dan berhasil membukukan keuntungan di kuartal I-2020. "Krakatau Steel ini, Alhamdulillah sudah berhasil melakukan restrukturisasi dari total utang hampir dua miliar dolar AS, kemarin. Dan, ini sebenarnya tahap yang tertinggal karena memang jatuh temponya pada tahun ini.Tidak mungkin diperpanjang," kata Erick.

"Bukan tidak mungkin ke depannya hal tersebut menjadi satu kesatuan restrukturisasi untuk semuanya dipindahkan ke jangka waktu yang lebih panjang," lanjutnya.

Pada akhirnya, Komisi VI DPR menyetujui usulan dan besaran dana pinjaman Pemerintah untuk BUMN Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, keputusan tersebut dilanjutkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Di mana, Krakatau Steel mendapatkan alokasi pinjaman sebesar Rp3 triliun.

Dana pinjaman pemerintah bagi Krakatau Steel itu, rencananya digunakan untuk relaksasi di industri hilir dan industri pengguna. Selain itu, Komisi VI DPR menyetujui usulan dan besaran dana pinjaman pemerintah kepada PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp8,5 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Dana pinjaman untuk dua BUMN ini, totalnya mencapai Rp11,5 triliun. Diberikan dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB).