Untuk memenangkan perang dagang ini, Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib menyarankan Pemerintah Indonesia dan para pelaku usaha sawit bisa menunjukkan bukti ilmiah guna menangkal kampanye negatif yang ditabuh Uni Eropa.

Menurut Hasan, kampanye negatif yang dilakukan Uni Eropa (UE) terhadap minyak kelapa sawit (crude palm oil) menyasar berbagai isu mulai deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pelanggaran HAM, hingga kesehatan akibat mengonsumsi produk mengandung sawit.

Namun demikian, Hasan menilai isu dampak negatif sawit tidak didukung sepenuhnya melalui landasan bukti ilmiah (scientific evidence), melainkan hanya sebuah opini publik dari kampanye yang dilakukan UE. "Nampaknya isu 'palm oil' cenderung kepada masalah 'public opinion' yang beredar dan bukan sepenuhnya berdasarkan 'scientific evidence'. Kita perlu menunjukkan 'scientific evidence' bahwa minyak sawit tidak merusak kesehatan," kata Hasan dalam webinar yang diselenggarakan INA Palm Oil di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Hasan menilai, Perwakilan Indonesia di PBB tidak hanya menghadapi isu sawit di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) saja, tetapi juga terhadap organisasi lain seperti WHO terkait isu kesehatan terhadap produk makanan yang mengandung sawit.

Kemudian terhadap ILO (Organisasi Buruh Dunia) terkait kesejahteraan petani sawit di Indonesia yang mencapai 2,7 juta kepala keluarga, serta terhadap UNFCCC terkait isu deforestasi dan dampak lingkungan lainnya, seperti polusi dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, selain melakukan pelabelan terkait minyak sawit sebagai energi ramah lingkungan, Pemerintah bersama pelaku usaha, dalam hal ini GAPKI juga harus mampu berbenah diri untuk meningkatkan keberlanjutan minyak sawit yang diproduksi.

Hasan menyebutkan, hingga kini baru 31% lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia atau seluas 5,2 juta hektar yang tersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Sementara, lahan yang tersertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) baru mencapai 2 juta hektar. "Kampanye negatif oleh LSM lingkungan terus berlangsung di Jenewa. Saya kira pemerintah bersama GAPKI juga perlu melakukan public opinion, tapi kita juga perlu berbenah diri ke dalam," kata Hasan.