Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum digunakan ada Rp170 triliun. Menurut Jokowi, itu adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu dia meminta agar para kepala daerah mempercepat belanja pemerintah daerah (Pemda).

"Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya," kata Jokowi saat rapat terbatas terkait percepatan penyerapan APBD Tahun 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/07/2020).

Dikatakannya, selama melakukan pengecekan, dirinya tidak melihat adanya peningkatan, baru beberapa persen anggaran yang digunakan kementerian. Belanja modal pun, kata dia, baru sedikit yang direalisasikan.

"Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota," tegas Presiden Jokowi.

Lebih jauh Jokowi membacakan satu persatu realisasi APBD provinsi. Mulai dari DKI Jakarta yang baru merealisasikan 45 persen, kemudian Nusa Tenggara Barat (NTB) baru 44 persen, selanjutnya yang paling akhir dan yang paling sedikit menggunakan anggaran yaitu Maluku Utara, 17 persen, Papua, 17 persen, Sulawesi Tenggara, 16 persen, Provinsi Sumatra Selatan, 16 persen.

"Ini secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal," jelasnya.

Presiden Jokowi juga memberikan peringatan pada beberapa provinsi yang realisasi anggaran belanja modalnya masih kurang. Yaitu Sumatra Selatan yang masih baru merealisasikan anggaran belanja modal 1,4%, Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 %. Papua, 4,8 %, Maluku Utara, 10,3 %. NTT, 19,6 %, Kalimantan Barat, 5,5 persen, Aceh, 8,9 %.

"Belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya," ungkap Jokowi.

"Hati-hati tahun yang lalu, bulan November itu masih ada lelang Rp15 triliun, bulan November masih lelang, ini hati-hati," lanjut Jokowi.

Dia menjelaskan jika birokrasi tidak bisa dikendalikan, maka belanja pemda akan terulang kembali seperti dulu. Masih ada kata Jokowi yang akan lakukan lelang di saat mendesak.

"Model-model belanja seperti yang dulu-dulu ini masih ada yang melakukan, dipepetkan di November-Desember, hati-hati. Sekarang ini yang kita butuhkan untuk semua provinsi adalah Juli, Agustus, September, sekali lagi," ungkap Jokowi.

Berikut Realisasi APBD Provinsi :

DKI (Jakarta), 45 persen;
Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
Sumatra Barat, 44 persen;
Gorontalo, 43 persen;
Kalimantan Selatan, 43 persen;
Provinsi Bali, 39 persen;
Kalimantan Tengah, 38 persen;
Provinsi Banten, 37 persen;
Kepulauan Riau, 35 persen;
Sulawesi Selatan, 34 persen;
Lampung, 32 persen;
Papua Barat, 32 persen;
Kalimantan Utara, 31 persen;
Bangka Belitung, 31 persen;
Kalimantan Timur, 31 persen;
Jawa Timur, 30 persen;
Sulawesi Utara, 29 persen;
Jambi, 28 persen;
Bengkulu, 27 persen;
Sulawesi Tengah, 27 persen;
Daerah Istimewa Yogyakarta, 27 persen;
Jawa Tengah, 27 persen;
Riau, 27 persen;
Sumatra Utara, 25 persen;
Jawa Barat, 24 persen;
Sulawesi Barat, 24 persen;
Aceh, 23 persen;
Kalimantan Barat, 22 persen;
Maluku, 21 persen;
Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
Maluku Utara, 17 persen;
Papua, 17 persen;
Sulawesi Tenggara, 16 persen;
Provinsi Sumatra Selatan, 16 persen. 


Sumber: Setkab