Bukan main, ternyata utang pemerintah ke Kementerian BUMN mencapai Rp 108 triliun. Utang ini merupakan akumulasi sejak 2017 lalu. Meski sudah tiga tahun berlalu, utang tersebut rupanya tak kunjung dibayarkan pemerintah.

Padahal, pencairan utang pemerintah sangat dibutuhkan untuk kelangsungan usaha sejumlah perusahan BUMN, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

Tak patah arang, Menteri BUMN Erick Thohir terus menagih utang itu lewat berbagai cara. Terbaru, Erick meminta bantuan DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR pada Rabu (15/7/2020).

"Dengan segala kerendahan hati, memang kita saat ini sangat diperlukan (utang) untuk kami daripada terus menjaga pelayanan kepada publik itu sendiri. Saya mengharapkan juga arahan pimpinan untuk tindak lanjut dari hasil diskusi hari ini," ujar Erick.

Permintaan Erick ini pun langsung ditanggapi positif kalangan DPR. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, pemerintah seharusnya cepat melunasi utangnya

"Pembayaran utang juga akan mencegah terjadi PHK massal di perusahaan-perusahaan BUMN. Itu juga bisa mendorong daya beli masyarakat," ujarnya.

Adapun rincian utang pemerintah kepada BUMN, terdiri dari utang ke PLN Rp48,8 triliun yang merupakan utang pemerintah atas pelayanan publik (PSO), subsidi, dan kompensasi listrik. Sedangkan utang ke Pertamina mencapai Rp45 triliun, nilai itu merupakan utang pemerintah atas pelayanan publik (PSO), subsidi, dan kompensasi bahan bakar minyak.

Kemudian, utang kolektif ke BUMN Karya sebesar Rp12,16 triliun, nilai itu merupakan utang LMAN atas pembebasan lahan pembangunan jalan tol. Terdapat beberapa lahan yang sudah diakuisisi sejak 2016, namun proses penagihan dan piutang kolektif ini masih berjalan. Utang ke Pupuk Indonesia Rp6 triliun, angka itu merupakan utang pemerintah atas pelayanan publik.

Sedangkan, utang kepada Kimia Farma sebesar Rp1 triliun. Agka itu merupakan utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan atas penugasan penanganan Covid-19. 

Utang kepada Perum Bulog Rp560 miliar nilai itu merupakan utang pemerintah atas pelayanan publik (PSO). Sementara itu, utang kepada PT KAI, sebesar Rp300 miliar, jumlah itu merupakan utang pemerintah atas pelayanan publik (PSO), serta subsidi kereta api Perintis.