BADAN Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian menyatakan kesiapannya menghadapi revolusi industri 4.0. Langkah ini disiapkan lembaga tersebut untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang profesional.

"Kita harus mampu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu kami sudah meminta kampus penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan pertanian agar mengintegrasikan kurikulum berbasis teknologi," kata Kepala BPPSDMP Momon Rusmono, di kantor Kementerian Pertanian, di Jakarta, Senin (26/11).

Momon mengungkapkan, integritas teknologi menyambut revolusi 4.0 tersebut memang selaras dengan visi BPPSDMP selama 4 tahun terakhir melalui program peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian serta program pendidikan pertanian.

"Kita akan terus meningkatkan pelatihan. Untuk aparatur atau petani. Kuncinya adalah bagaimana eksistensi keberadaan penyuluh selalu dipercaya oleh para petani dan masyarakat umum," kata Momon. 

Momon menjelaskan, sejauh ini BPPSDMP Kementerian Pertanian telah melakukan transformasi enam Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan). 

Dengan perubahan itu diharapkan Polbangtan akan menghasilkan para generasi muda bertalenta di bidang pertanian. 

"Ini menarik, minat generasi muda meningkat untuk bergabung di Polbangtan. Karena di sana, mau menjadi pengusaha atau bekerja di suatu perusahaan, kita fasilitasi," kata Momon. 

Selain itu, dari sisi peningkatan kompetensi SDM bidang pertanian, Momon mengungkapkan, BPPSDMP telah mengembangkan satu kegiatan pelatihan teknis pertanian. Kegiatan tersebut menerapkan sistem on the job trainning, tematik dan magang atau kerja lapangan. 

"Sejak tahun 2014 sampai 2018 kami telah melatih sebanyak 111.702 orang aparatur dan non aparatur," ujar Momon. 

BPPSDMP, ucap Momon, juga melakukan sertifikasi profesi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM pertanian. Momon menuturkan, telah ada 18 standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan 6 kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di sektor pertanian sejak tahun 2014-2018. 

"Ke depannya yang akan disertifikasi bukan hanya sipil negara. Tetapi SDM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dunia dan juga industri," ujar Momon. 

Hal lainnya yang dikemukakan Momon mengenai peningkatan pada jumlah kelompok tani dari 2014 hingga 2018 sebesar 75,8 persen yaitu dari 322.390 menjadi 566.680 kelompok. Peningkatan juga terjadi pada Gapoktan sebesar 68,6 persen dari 37.635 menjadi 63.435.[]