Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut bebas keluar masuk Indonesia lantaran mengantongi surat jalan dari salah satu lembaga di Indonesia. 

Demikian ditegaskan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang mengaku memperoleh informasi akurat soal Djoko Tjandra.

Bonyamin memaparkan, Djoko melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak pada 19 Juni 2020 dan kembali pada tanggal 22 Juni 2020. Angkutan yang dipakai adalah pesawat.

"Foto tersebut belum dapat dipastikan asli atau palsu, namun kami dapat memastikan sumbernya adalah kredibel dan dapat dipercaya serta kami berani mempertanggungjawabkan alurnya," tukas Boyamin lewat siaran pers, Senin (13/7/2020).

Bonyamin melanjutkan, dalam surat jalan itu terdapat kop surat salah satu instansi, nomor surat jalan hingga pejabat yang menandatangani surat serta terdapat bubuhan stempel.

"Namun, untuk asas praduga tidak bersalah dan mencegah fitnah, maka kami sengaja menutupnya," kata Bonyamin.

Menurut Bonyamin, jika mengacu kepada foto surat jalan tersebut, maka hampir dapat dipastikan Djoko Tjandra masuk Indonesia melalui pintu Kalimantan (Pos Entikong) dari Kuala Lumpur (Malaysia). Bukan Papua Nugini.

Selanjutnya, Boyamin akan menjadikan temuan tersebut sebagai data tambahan terhadap pelaporan sengkarut perkara Djoko Tjandra yang telah diadukan ke Ombudsman RI.

"Untuk memastikan kebenaran surat jalan tersebut, kami akan mengadukannya kepada Ombudsman RI guna data tambahan sengkarut perkara Joko Tjandra selama berada di Indonesia mulai tanggal 12 Mei 2020 hingga 27 Juni 2020," kata Boyamin.

"Yang mana Joko Tjandra telah mendapat KTP-elektronik, mendapat paspor baru, mengajukan PK [Peninjauan Kembali] di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mendapat status bebas dan tidak dicekal, serta bisa masuk keluar Indonesia tanpa terdeteksi," tambahnya.

Diberitakan, Djoko Tjandra pertama kali dicegah bepergian ke luar negeri pada 24 April 2008.

Kemudian, red notice dari Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra terbit pada 10 Juli 2009. Pada 29 Maret 2012 terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung RI berlaku selama 6 bulan.

Pada pada 12 Februari 2015 terdapat permintaan DPO dari Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia terhadap Joko Soegiarto Tjandra.

Ditjen Imigrasi lalu menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri.

Pada 5 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa 'red notice' atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014, karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung RI.

Ditjen Imigrasi menindaklanjuti hal tersebut dengan menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem perlintasan pada 13 Mei 2020.

Pada 27 Juni 2020, terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung RI, sehingga nama yang bersangkutan dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.

Akan tetapi, MAKI menduga Djoko Tjandra sudah berada di Indonesia sejak Mei 2020. Djoko pun sempat membuat E-KTP dan  mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jaksel pada 8 Juni.

Setelah itu, tidak diketahui lagi keberadaan Djoko.