Meski berstatus buronan paling dicari, Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ternyata masih bisa dengan leluasa mengurus pembuatan KTP elektronik (E-KTP). Ternyata, mulusnya Djoko mengurus E-KTP tersebut tidak terlepas dari ‘bantuan’ Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan.

Demikian diungkapkan Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi yang menjelaskan kronologi penerbitan E-KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan keterlibatan Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan. Dari kronologi tersebut, kata Michael, Lurah Grogol Selatan telah berperan aktif yang melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan E-KTP Djoko Tjandra tersebut.

"Lurah Grogol Selatan telah berperan aktif yang melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan E-KTP tersebut. Kami telah melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta," ujar Michael dalam keterangannya, Minggu (12/7/2020). 

Michael kemudian membeberkan kronologi penerbitan E-KTP Djoko Tjandra dan peran dari Asep Subahan selaku Lurah Grogol Selatan:

1. Lurah melakukan pertemuan dengan Pengacara Anita Kolopaking pada bulan Mei 2020 di Rumah Dinas Lurah untuk melakukan permintaan pengecekan status kependudukan Joko Sugiarto Tjandra;

2. Lalu, Lurah meminta salah seorang operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan untuk melakukan pengecekan data kependudukan Joko Sugiarto Tjandra, setelah pertemuan dengan Pengacara Anita Kolopaking;

3. Pada tanggal 8 Juni 2020, Lurah menerima dan mengantarkan sendiri rombongan pemohon ke tempat perekaman biometric (menemui petugas operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan);

4. Kemudian, Lurah meminta operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan memberikan pelayanan penerbitan E-KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra dengan hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga milik Joko Sugiarto Tjandra yang tersimpan dalam handphone milik Lurah;

5. Lurah turut mendampingi/menunggui duduk di samping operator selama proses pelayanan penerbitan E-KTP Joko Sugiarto Tjandra;

6. Lurah sebagai pihak pertama yang menerima E-KTP yang sudah dicetak oleh operator serta sebagai pihak yang menyerahkan langsung E-KTP tersebut kepada Joko Sugiarto Tjandra;

7. Perbuatan Lurah tersebut mengakibatkan operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan dalam menjalankan pelayanan penerbitan E-KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra tidak melaksanakan sesuai/mengabaikan SOP yang berlaku, karena merasa sungkan kepada Lurah.

Atas perbuatannya tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas telah mencopot Asep sebagai Lurah Grogol Selatan.

Diberitakan, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun kepada Djoko Tjandra pada kasus pengalihan tagihan piutang Bank Bali di tahun 2009. Selain itu, ia harus membayar denda sebesar Rp15 juta dan uang yang disimpan Djoko Tjandra di Bank Bali sebesar Rp 54 miliar harus dirampas untuk negara.

Jaksa Agung, saat itu masih dijabat oleh H.M Prasetyo, mengemukakan Kejaksaan Agung telah bekerja sama dengan Interpol dan memberikan red notice untuk Djoko Tjandra yang kini tidak memiliki hak sebagai warga negara mana pun.

Menurut Prasetyo, putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan istri terpidana Djoko Tjandra pada 2016 lalu tidak berlaku surut.

Artinya tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan sebelum putusan terbit tetap berlaku sesuai undang-undang yang melandasinya.

Sempat beredar kabar bahwa Djoko Tjandra menjadi warga negara PNG.

Beberapa tahun lalu, Pemerintah RI dan PNG telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait perjanjian ekstradisi kedua negara tersebut.

Dari pihak Indonesia yang menandatangani nota tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin.

Perjanjian ekstradisi tersebut diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari proses pemulangan Djoko Tjandra yang berlarut-larut.

Pada 2012, Djoko menjadi warga negara Papua Nugini dan mengubah namanya menjadi Joe Chan. Selain itu, Djoko Tjandra juga sempat teridentifikasi tinggal di Singapura.

Dia diketahui hanya empat kali mengunjungi PNG pada 2011 menggunakan paspor bernama Joe Chan.