Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan calon kepala daerah (cakada) pejawat untuk tidak menggunakan anggaran penanggulangan Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 untuk kepentingan politik praktis.

Firli Bahuri juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap tegas dengan memberikan sanksi terhadap cakada petahana yang menggunakan program bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk kepentingan kampanye.

Lebih jauh Firli Bahiru mengatakan, KPK banyak menerima laporan dari masyarakat tentang situasi aji mumpung para pasangan cakada yang menggunakan bansos COVID-19 untuk kepentingan kampanye politik menjelang pilkada.

“Saya ingatkan, jangan main-main. Ini menjadi perhatian penuh KPK,” kata Firli dalam keterangan resminya yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu (11/07/2020).

Dikatakannya, sumber anggaran penanggulan COVID-19 sebanyak Rp695,2 triliun berasal dari APBN dan APBD. Dalam catatan KPK, kata Firli, ada sejumlah kepala daerah yang berstatus incumbent dan akan kembali ke pentas Pilkada 2020, mengajukan alokasi anggaran penanggulangan COVID-19 dengan angka yang tinggi. Padahal, kata Firli, menengok wilayah tersebut, angka terinfeksi COVID-19 terbilang rendah.

Sebaliknya, kata Firli, KPK juga mencatat sejumlah daerah dengan angka penularan Corona yang tinggi, namun kepala daerahnya mengajukan anggaran penanggulangan pandemi di angka rendah lantaran sudah pada periode kepemimpinan yang kedua.

“Sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju dalam pilkada serentak,” urainya.

Meski tak menyebutkan daerah-daerah yang dimaksud, namun Firli Bahuri curiga, situasi tersebut adalah gambaran dari adanya upaya penyimpangan anggaran bansos untuk penanggulangan COVID-19 menjelang pilkada serentak yang tahapannya sudah dimulai.

“Tidak sedikit informasi perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar stiker foto atau spanduk raksasa, mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi mereka. Saya minta kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020, setop poles citra Anda, dengan dana penanganan Corona,” pungkas Firli Bahuri.