Maraknya aplikasi berbasis fintech (financial technology) kian meresahkan.  Sebagiannya malah tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, masih banyak konsumen yang terjerat meminjam uang dan diperlakukan sewenang-wenang saat ditagih. Lantas, apa solusinya?

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI Semuel Abrijani Pagerapan mengatakan, masyarakat yang meminjam uang lewat fintech ilegal tak perlu mengembalikan uangnya. Sebab, perusahaannya tidak sah secara hukum, sehingga transaksinya juga ilegal.

“Jadi, peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Gau sah dibalikin. Kan ilegal,” kata Semuel seperti dilaporkan kontan.co.id, Senin, 26 November 2018.

Jadi kalau fintech ilegal menagih utang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena tidak berizin.

Samuel meminta masyarakat berani melaporan fintech ilegal kepada instansi berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepolisian.

“Jadi kalau fintech ilegal menagih utang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat,” kata Samuel.

Jika masyarakat berani melaporkan, kata Samuel, pelaku bisnis fintech ilegal juga akan jera. 

Saat  ini, kata Samuel, ada 73 fintech yang sudah terdaftar. Di luar itu, kata dia, termasuk ilegal. []