Komisi IX DPR RI mengagendakan akan melihat langsung 156 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di proyek milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNi), Konawe, Sulawesi Tenggara. Kunjungan itu untuk memastikan bahwa TKA itu benar-benar bekerja sesuai dengan spesifikasi khusus yang tidak dimiliki pekerja lokal.

Keputusan tersebut keluar karena Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak mampu untuk menjelaskan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan TKA tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) di Komisi IX DPR, Rabu (8/7) kemarin.

"Komisi IX mendapat banyak pertanyaan dan catatan terkait hal tersebut (TKA China) dan untuk memastikan soal ini Komisi IX selain yang terdapat dalam kesimpulan rapat berencana melihat langsung terkait hal tersebut di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena dikutip, Jumat (10/7/2020). 

Soal pembentukan tim di Komisi IX dan rencana keberangkatan, Melki menjelaskan bahwa pihaknya akan segera membahas ini di tingkatan pimpinan Komisi IX guna menindaklanjuti hasil raker kemarin. Karena, banyak aspirasi dari anggota Komisi IX yang ingin memastikan langsung pekerjaan yang dilakukan TKA asal China di Konawe tersebut. 

Penjelasan Menaker
 

Menaker Ida Fauziyah mengklaim kedatangan 156 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Konawe, Sulawesi Tenggara dimaksudkan agar proyek yang digarap PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNi) tersebut bisa merekrut 950 pekerja lokal. Karena, sudah ada perjanjian antara pemerintah Konawe dengan VDNi untuk merekrut 5.000 pekerja lokal.

"Saya menyampaikan kesekian kalinya bahwa penggunaan TKA di masa pandemi ini justru untuk menjaga dan memberikan kesempatan kerja di dalam negeri. Kemarin baru ada tanda tangan antara pemerintah daerah Konawe dengan Industri Virtue Dragon yang akan merekrut 5.000 tenaga kerja lokal. Jadi bapak ibu, kehadiran 156 TKA di perusahaan itu akan merekrut 950 orang tenaga kerja lokal dan diperkirakan akan menyerap 5.000 tenaga kerja lokal," klaim Ida dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Soal alasan memberikan kesempatan pada TKA ketimbang pengangguran lokal, politikus PKB ini menjelaskan penggunaan TKA hanya diperbolehkan pada keahlian tertentu dan dalam masa tertentu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Terlebih, penempatan TKA dalam berbagai proyek di Tanah Air dalam rangka melaksanakan peran strategis nasional berdasarkan Perpres.

Terkait pekerjaan, Ida memaparkan TKA ini direkrut untuk mengoperasikan jenis pekerjaan yang tidak dimiliki oleh pekerja lokal, dan kalau tidak didatangkan maka tidak bisa menyerap tenaga kerja lokal. Jadi, proyek akan mangkrak karena tidak ada yang mengerjakan karena proyek ini sudah digarap sebelumnya, namun karena ketentuan waktu maksimal 6 bulan maka TKA sebelumnya sudah dipulangkan dan diganti dengan TKA baru. 

"Jadi, tugas kami adalah mengendalikan penggunaan TKA itu pada jabatan tertentu, pada pekerjaan tertentu dan pada waktu tertentu. Dan yang paling penting adalah justru kehadiran mereka untuk menyerap tenaga kerja," tegasnya.