"Hampir semua teman-teman di daerah ini mengeluhkan kondisi kejadian yang sering menimpa mereka yakni beredarnya produksi baja yang tidak berlabel SNI," kata Sekretaris Jenderal BPP GAPENSI Andi Rukman Nurdin dalam diskusi virtual HIPMI, Kamis (9/7/2020).

Dia meminta pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan (kemendag), tegas melindungi industri baja dalam negeri dengan menutup keran impor baja.Dikatakan bahwa baja produksi dalam negeri diakui sangat baik, jika dibandingkan produksi asal Cina, Vietnam dan Thailand.

Namun sayangnya, kata Andi, baja dalam negeri kalah bersaing dengan produksi ketiga negara tersebut karena kalah murah. "Industri kita juga harus kompetisi dengan daya saing harga. Kita punya Krakatau Steel yang saya pikir cukup luar biasa. tetapi kenapa kebijakan impor ini masih dibuka? Ini menjadi persoalan," ucapnya.

Andi mengkhawatirkan jika industri baja dalam negeri tak diproteksi oleh negara, maka baja impor tak sesuai SNI tersebut akan membanjiri karena orang lebih mempertimbangkan harganya.

Andi meminta kepada pemerintah untuk menutup keran impor baja, kecuali ada produk turunan baja yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. "Ada memang tentu produk-produk yang memang kita harus impor seperti rel kereta api, itu kita masih membutuhkan impor. Tapi kalau hal lain saya pikir kita bisa produksi. Krakatau Steel mampu," ujarnya.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero), Silmy Karim mengeluhkan hal senada. Tentang banjirnya baja impor asal Cina dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, Rabu (8/7/2020).

Dia sebut, industri baju nasional sulit bersaing dengan baja asal Negeri Panda karena diberikan banyak subsidi hingga keringanan pajak oleh pemerintahnya. "Ketika dilawan dengan Cina itu, kita langsung keteteran karana meraka ada tax rebate untuk produk ekspor," kata Silmy.

Silmy mengatakan, baja asal Cina yang masuk ke Indonesia juga tak sesuai dengan ketentuan SNI karena ketebalannya yang berbeda. Industri baja nasional sebenarnya sudah sangat kompetitif apabila tidak dihadapkan dengan industri baja Cina. Menurutnya, hal itu menjadi tak fair.

Namun, kata Silmy, apabila berhadapan dengan industri baja asal Jepang dan Korea Selatan pihaknya pun dapat bersaing. Oleh karena itu, dia juga meminta kepada pemerintah bisa memberikan kebijakan yang mendukung industri baja dalam negeri seperti menutup impor atau memberlakukan bea masuk atas produk impor baja.