Selama Pandemi Virus Corona atau Covid-19, Kementerian Keuangan mencatat, belanja bantuan sosial menjadi satu-satunya pos belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencatatkan pertumbuhan tinggi. Hingga semester I Tahun 2020, belanja bansos sudah Rp 99,4 triliun.

Realisasi tersebut melonjak 41 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 70,5 triliun.

"Realisasi belanja bansos tumbuh 41 persen, untuk mendukung kebijakan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/7/2020).

Dijelaskan, dalam Perpres Nomor 72/2020, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 203,9 triliun untuk bantuan sosial tahun ini, yang terdiri dari program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun, kartu sembako Rp 43,6 triliun.

Kemudian, bansos untuk warga Jabodetabek Rp 6,8 triliun, dan bansos untuk warga non-Jabodetabek Rp32,4 triliun. Selain itu, ada program kartu prakerja senilai Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, bantuan pangan Rp25 triliun, dan BLT dana desa Rp 31,8 triliun.

Selain itu, ada beberapa bantuan diperpanjang hingga Desember dari sebelumnya hanya hingga Juni. Misal, bansos untuk warga Jabodetabek dan BLT dana desa. Namun, manfaat bantuannya berkurang dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan mulai Juli hingga Desember 2020.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut, realisasi program bansos yang mengalami peningkatan adalah program kartu sembako, dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 20,5 triliun.

"Anggaran ini naik 130,3 persen jika dibandingkan tahun sebelumnyayang anggarannya hanya Rp 8,9 triliun," katanya.