Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Regulasi baru itu mencabut Peraturan KP Nomor 56 Tahun 2016 besutan Susi Pudjiastuti. 

Pada Permen KP No. 56 Tahun 2016 pasal 2 huruf a menyatakan penangkapan lobster hanya boleh dilakukan apabila lobster tidak dalam kondisi bertelur. Penangkapan lobster juga hanya diperbolehkan apabila ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor.

Sementara pada Permen KP No. 12 Tahun 2020 pasal 2 huruf a, menyatakan penangkapan lobster "Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 cm atau berat di atas 150 gram per ekor untuk lobster pasir."

Dalam pasal 3 huruf c Permen KP No. 12 Tahun 2020, penangkapan benih bening lobster dan/atau lobster muda dilakukan dengan menggunakan alat penangkap yang bersifat statis. Sementara pada huruf e, pembudidaya harus melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil panen lobster yang dibesarkan. Pelepasliaran lobster dilakukan di wilayah perairan tempat pengambilan benih bening lobster.

Pada Permen KP No. 56 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 1 menyatakan "Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya." Pada ayat 2 huruf a, setiap penangkapan lobster yang tidak sesuai ketentuan, seperti ukuran panjang karapas dan berat, harus dilepaskan.

"Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) dalam kondisi yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 7 ayat 3 ermen KP No. 56 Tahun 2020.

Benih Lobster Alias Benur - Foto: news.kkp.go.id

Pada pasal 5 huruf a Permen KP No. 12 Tahun 2020, pengeluaran benih bening lobster dilakukan sesuai dengan kuota dan lokasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bidang Perikanan Tangkap.

Sementara pada huruf b pasal 5, "eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudi daya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya."

Akibat diterbitkannya Permen tersebut, kini sosoknya tengah disorot banyak kalangan. Bukan hanya karena kebijakannya membuka keran ekspor benih lobster (biasa disebut juga, benur -red), tetapi ada nama kader Partai Gerindra yang diberi izin menjadi ekportir.

Tanpa gentar, di hadapan anggota Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengakui, memang ada kader Partai Gerindra yang mendapatkan izin menjadi eksportir benih lobster tersebut. Akan tetapi, Edhy Prabowo menjamin, dirinya bukan sebagai penentu.

Kehebohan tak hanya sampai di sana, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga tak henti-hentinya melontarkan kritikan terkait kebijakan Edhy Prabowo tersebut. 

Sejumlah kritikan dilontarkan Susi Pudjiastuti melalui akun twitter pribadinya, @susipudjiastusi, sejak beberapa hari lalu. 

Dalam satu postingannya, Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa terdapat ribuan ragam jenis ikan, udang, krustasea, koral, dan masih banyak spesies lainnya di laut Indonesia. 

"Tapi dari 3 tahun yang lalu hanya omong: bibit lobster ekspor & budi daya? Penenggelaman kapal pencuri ikan? Kapal ikan asing/ex asing? Ada magnet apa yang sangat kuat," katanya. 

Dia melanjutkan Australia, India, China, dan kuba yang memiliki potensi lobster tidak mengambil bibitnya. Negara tersebut hanya mengambil dalam ukuran tertentu saja. 

Misal Australia, minimal mengambil lobster berukuran 1 pon atau 0,454 kilogram. Sementara lobster yang besar dijadikan indukan yang produktif. "Mereka tidak budidayakan bibit, tidak ekspor bibit. Apakah karena mereka lebih bodoh dari kita?" cuit Susi Pudjiastuti.

Bahkan Susi Pudjiastuti juga menyindir Edhy Prabowo yang menyamakan ekspor benih lobster dengan pembukaan keran ekspor nikel. Adapun Edhy mengatakan keran ekspor nikel dibuka untuk menunggu perusahaan-perusahaan membuat pabrik pengolahan komoditas.

Susi Pudjiastuti menyebut nikel adalah sumber daya alam (SDA) yang tidak bisa diperbarui, sementara lobster adalah SDA yang bisa diperbarui dan bisa terus ada jika dijaga dengan serius.

Menghadapi berbagai kritikan tersebut, sama seperti ketika berhadapan dengan anggota DPR, Edhy Prabowo pun tak gentar. Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi risiko yang harus dihadapi semua pengambil kebijakan. 

Dia menilai tidak perlu takut mengambil dan menjalankan keputusan yang bertujuan demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. "Apa saja yang akan menghantam, itu bagian penguatan rencana kami. Jadi, jangan pernah ragu," tegasnya.

Edhy menjelaskan wacana untuk mengekspor benih lobster demi mengakomodasi masyarakat nelayan yang hidupnya bergantung pada komoditas ini. Menurutnya, pemerintah tak mau abai terhadap kepentingan masyarakat tersebut. 

Meskipun demikian, dia menegaskan ekspor harus di dilakukan dengan ketentuan khusus, yakni jika negara tidak bisa besarkan sendiri sembari menunggu persiapan pembangunan infrastrukturnya. 

"Sambil menunggu ini, hitung berapa lama. Penangkap sudah ada, ya sudah kami kasih kuota (ekspor). Tapi ini masih tataran kajian," tambahnya.

Terlepas dari kebijakannya yang masih seperti bola salju yang terus menggelinding dan membesar, berikut sekilas profil sang menteri sahabat karib Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.


Edhy Prabowo lahir di Muara Enim, Sumatera Selatan, 24 Desember 1972. Ia dikenal sebagai atlet pencak silat nasional dan pernah ikut bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun sejumlah kejuaraan pencak silat di luar negeri.  Selain menjadi atlet, Edhy Prabowo juga bermimpi ingin menjadi tentara. 

Sesuai dengan harapannya, Edhy Prabowo diterima menjadi taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Magelang, Jawa Tengah. Akan tetapi, ia hanya bertahan selama dua tahun karena melakukan pelanggaran dan dikeluarkan dari Akabri.

Gagal menjadi tentara, Edhy Prabowo tak mau kembali ke kampung halaman. Ia meminta izin kepada kedua orangtuanya untuk merantau ke Jakarta. Seperti dituturkan Edhy Prabowo, ia menumpang tinggal di rumah orang tua temannya yang bernama Pak Yul di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo - Foto: news.kkp.go.id

Pak Yul, yang pada waktu itu berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat Komandan Grup III TNI Angkatan Darat, ternyata berteman dekat dengan Prabowo Subianto. Edhy Prabowo pun diperkenalkan kepada Prabowo di sebuah acara di Ancol. Prabowo membantu Edhy Prabowo untuk bangkit dan bahkan Prabowo juga membiayai kuliahnya di Universitas Moestopo serta pascasarjana di Swiss German University (SGU), Serpong.

Setiap akhir pekan, Prabowo meminta Edhy berlatih silat di Batujajar, Bandung. "Pak Prabowo tidak ingin kami menjadi orang yang tersesat," ujarnya.

Ketika Prabowo mendirikan Partai Gerindra, Edhy Prabowo pun bergabung. Ia lalu mencoba peruntungannya sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan II. Persaingan di pemilihan legislatif 2009 sangat ketat. Edhy berhadapan dengan sejumlah politisi senior, antara lain Dodi Alex Nurdin dan Nazarudin Kiemas. 

Namun Edhy Prabowo berhasil lolos menjadi anggota DPR periode 2009-2014 setelah mendapatkan suara terbanyak di dapilnya. Ia ditugaskan di Komisi VI yang membidangi industri, perdagangan, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Pada 2012, Edhy Prabowo terpilih menjadi wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Di luar aktivitasnya sebagai politisi, ia juga dipercaya membantu Prabowo menjalankan bisnisnya sebagai presiden direktur dan komisaris PT Kiani Lestari Jakarta. 

Ia pun aktif sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi yang pernah dipimpin oleh Prabowo. Pada Pileg 2014, Edhy Prabowo kembali mencalonkan diri. Ia pun melenggang ke Senayan dan menjabat sebagai anggota DPR untuk periode 2014-2019. Kali ini ia ditugaskan menjadi Ketua Komisi IV yang mengurusi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Dan kini, Edhy Prabowo dipercaya menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Jokowi Widodo dan dipalntik pada 23 Oktober 2019 lalu.