Tak bercanda, Presiden Jokowi memerintahkan empat menterinya menggenjot belanja. Salah satunya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi kompetitor dalam Pilpres 2019. Tiga menteri lain yang mendapat instruksi senada adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Sosial, Juliari Batubara; dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Perintah khusus ini dicetuskan Jokowi demi menggerakkan kembali perekonomian domestik pasca pandemi Corona.

Selanjutnya, Jokowi merincikan anggaran besar di empat kementerian itu. Semisal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijatah anggaran Rp70,7 triliun; Kementerian Sosial Rp104,4 triliun; Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun; dan yang terbesar adalah Kementerian Pertahanan Rp117,9 triliun .

Selain itu, Jokowi meminta anggaran Polri yang sebesar Rp92,6 triliun dipercepat penggunaannya. Instansi itu menjadi salah satu lembaga yang juga mendapatkan anggaran cukup besar tahun ini.
"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Saya lihat betul sekarang karena memang kuncinya kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan Insyaallah juga akan lebih mudah," papar Jokowi dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/7/2020).

Belanja pemerintah, sambung Jokowi, menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi virus corona seperti sekarang. Oleh karena itu, ia meminta regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah pusat disederhanakan.

Tak hanya itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis atau tidak seperti dalam keadaan normal. Belanja pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk dalam negeri. "Misalnya di Kementerian Pertahanan, bisa saja di Dirgantara Indonesia, beli di Pindad, beli di PAL Indonesia. Yang bayar di sini ya yang tunai, tunai, tunai. APBN beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menteri Pertahanan juga lebih tahu mengenai hal ini," terang Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya untuk mengerem dulu belanja barang hasil impor. Ini dilakukan demi memacu lagi perekonomian domestik. Apalagi, sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan virus corona kini sudah banyak diproduksi di dalam negeri. Beberapa barang yang dimaksud, antara lain obat, alat uji PCR, dan alat uji cepat covid-19. "Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker. Banyak produksinya di Indonesia. Alat pelindung diri produksi 17 juta per bulan padahal di Indonesia pakainya hanya kurang lebih 4 juta sampai 5 juta unit. Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah yang dihadapi," kata Jokowi.

Ia menegaskan jajarannya harus bekerja secara luar biasa untuk mengatasi dampak dari pandemi virus corona. Berbagai stimulus ekonomi yang sudah disiapkan untuk beberapa sektor juga harus diimplementasikan. "Jangan sampai menganggap ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas), bansos sudah lumayan, kesehatan masih perlu dipercepat, stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan besar, belum (tuntas)," pungkas Jokowi.