Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang batas masuk parlemen). Fraksi PAN DPR RI tetap mengharapkan di angka 4 persen.

Dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin, anggota Komisi II DPR dari F-PAN, Guspardi Gaus menilai, angka 4 persen ideal bagi partai-partai peserta pemilu.

"Dengan 4 persen saja, banyak partai politik baru yang tidak bisa masuk parlemen pada Pemilu 2019 lalu," kata dia, mengungkapkan alasannya.

Namun belakangan, Guspardi jutru curiga ada 'kekuatan misterius' yang ingin memaksakan PT sebesar 7 persen, kendati Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) masih disusun, 

Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan keragaman anak bangsa. Ia mengatakan angka 7 persen tersebut datang tiba-tiba meski pembicaraan soal besaran PT masih berlangsung.

Padahal, banyak partai politik, termasuk PAN, yang menginginkan tidak banyak suara yang terbuang akibat tidak terkonversi ke dalam kursi pada penghitungan suara akibat tingginya PT.

"Ada angka misterius 7 persen tiba tiba. Berarti ada fraksi yang berupaya memaksakan. Bisa pimpinan, bisa partai," ujarnya.

Terkait perkembangan RUU tersebut, Guspardi mengatakan bahwa Komisi II DPR menargetkan pembahasannya pada akhir tahun ini atau paling lambat tahun 2021.

Guspardi menambahkan setelah pembahasannya selesai, draf RUU Pemilu akan diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi.