Perhatian kalangan energi dan pertambangan di Jakarta semakin tertuju ke Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini menyusul adanya informasi penambangan emas tanpa izin (PETI) alias ‘bodong’ yang masih terjadi di wilayah Bolmong.

“Polda Sulut dan Pemprov Sulut berkoordinasi dengan pihak terkait wajib bergerak cepat menindak pelaku tambang emas ilegal. Jangan sampai sumber daya alam kita malah dikuasai segelintir pihak yang tidak mengantongi izin resmi dan masih berlaku,” ungkap Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Sesuai aturan, sambung Ferdinand, setiap orang atau perusahaan tambang wajib menghentikan seluruh kegiatan operasional apabila masa izinnya sudah habis atau kadaluarsa. “Jika melanggar, sanksi hukumnya sangat berat yakni pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar,” katanya.

Ferdinand yang juga politisi Demokrat ini pun mengapresiasi langkah PT Bulawan Daya Lestari (BDL) yang dengan sadar menghentikan kegiatan pertambangan emas menyusul masa berlaku izin BDL telah habis sejak 10 Maret 2019 lalu. 

“BDL sudah tepat dengan menghentikan seluruh kegiatan produksi emasnya. Lalu jika benar masih ada kegiatan tambang emas di lahan BDL saat ini, bisa dipastikan itu ilegal yang secara langsung telah merugikan kekayaan sumber daya alam Indonesia,” tukas dia.

Sebelumnya, Boyce Alvan, kuasa hukum Dirut BDL Hadi Pandunata menegaskan izin tambang emas BDL di Bolmong Sulut sudah berakhir sejak 10 Maret 2019. Boyce menyebutkan, perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 99,06 hektar atas nama BDL saat ini masih dalam proses pengurusan kembali.

“Klien kami dalam hal ini BDL sedang mengurus perpanjangan izin agar bisa kembali menambang di sana. Karena masa berlaku izin 10 tahun dari 10 Maret 2009 sudah kadaluarsa sejak 10 Maret 2019,” tandas Boyce dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/7/2020).

Boyce menambahkan, yang berhak mengajukan perpanjangan izin adalah pihak Dirut BDL Hadi Pandunata berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 17 Desember 2018.

“Jadi bisa dipastikan izin BDL untuk lahan tambang emas tersebut masih dalam proses perpanjangan kembali. Perlu diingat juga bahwa IUP-OP dan IPPKH itu adalah satu kesatuan yang saling mengikat,” tukas Boyce.

Diprediksi, penambangan emas di lokasi tersebut diprediksi mampu memproduksi hingga 5-10 kilogram dalam seminggu. Adapun total cadangan emasnya ditaksir hingga 10 ton.