Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan sempat berang dan walkout dari ruangan saat membahas soal mekanisme bagi hasil tambang emas Freeport bersama sejumlah kementerian terkait dan PT Inalum di TImika, Kamis 23 November 2018.

“Stop bodohi kami orang Papua,” kata Gubernur Lukas Enembe seperti dikutip tabloidjubi.com, Jumat, 24 November.

Enambe mengatakan, ribut-ribut itu lantaran PT Inalum —yang ditunjuk Pemerintah Indonesia setelah menguasai 51 persen saham Freeport — menyodorkan proposal yang berbeda dari kesepakatan sebelumnya. Proposal itu tentang mekanisme kepemilikan Pemerintah Papua atas 10 persen saham Freeport. 

Dalam pertemuan sebelumnya pada 12 November lalu, kata Enambe, disepakati bahwa Pemerintah Papua akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan baru terkait kepemilikan saham 10 persen itu. Mekanismenya akan disepakati bersama para pihak yakni Pemerintah Papua bersama Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum.

Saya sudah minta untuk perlu kita duduk bicara kembali, karena kita belum bicara soal kepemilikan hak ulayat. Kita kaya, tapi kenapa kita seperti pengemis saja.

-- Enambe

Namun, kata Enambe, dalam pertemuan terakhir, tiba-tiba PT Inalum memasukkan perusahaan lain bernama PT Indocopper Investama.

“Padahal, Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan tersebut diubah dan ganti dengan tiba-tiba. Sebuah proposal baru disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” kata  Gubernur Enembe.

Setahu Enambe, PT. Indocopper Investama  itu sebelumnya milik Aburizal Bakri, kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.

“Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” kata Gubernur Enembe dengan kesal.

Ia menegaskan bahwa pembentukan BUMD dalam proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia harus dibahas ulang. JIka Inalum keberatan dengan kesepakatan sebelumnya, kata Enambe, seharusnya disampaikan sejak awal.

Ia menambahkan, dalam divestasi saham PT. Freeport Indonesia, pemerintah melalui PT Inalum bersedia membayar saham sebesar 51 persen kepada PT Freeport Indonesia. Kemudian, 10 persen saham Pemprov Papua itu, PT Inalum akan mengambil deviden milik Papua.

“Saya sudah minta untuk perlu kita duduk bicara kembali, karena kita belum bicara soal kepemilikan hak ulayat. Kita kaya, tapi kenapa kita seperti pengemis saja,” kata Enambe.

Ketika dikonfirmasi, pihak Inalum mengatakan proses pembicaraan divestasi saham itu masih berlangsung, sehingga masih ada kemungkinan untuk mendiskusikan hal-hal yang belum sesuai.

"Tidak ada bohong-bohongan. Yang dilakukan Inalum nantinya, akan terus melanjutkan  pembicaraan dengan Pemprov Papua ," kata Rendi Witular, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT. Inalum kepada Jubi.  

Sumber: Bisnis.com

Belakangan, Rendi membantah  bahwa Gubernur Lukas Enambe dan jajarannya walkout saat rapat.
 
"Ada perdebatan. Wajar. Tapi semuanya happy. Tidak ada yang walkout," kata Rendi seperti dilaporkan kantor berita Antara, Jumat, 23 November 2018.

Menurut Rendi, dinamika yang terjadi dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut tidak memicu perselisihan. Setelah pertemuan, Gubernur Lukas dan jajarannya turut berfoto dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Inalum dan Danareksa.

Menurut  Rendi pembahasan mengenai Freeport dengan pemerintah Papua masih dalam proses. "Tapi tidak benar itu ada walkout," kata Rendi.

Jadi, sebagian deviden akan dipotong untuk bayar utang, sebagian lagi untuk dinikmati oleh Pemprov Papua.

Menurut Rendi, Inalum akan menanggulangi pembelian saham 10 persen untuk Pemda Papua dari PT Freeport Indonesia. Nantinya, Pemda Papua akan mengembalikannya setelah mendapat deviden.

Rendi menambahkan, pemotongan deviden milik Pemda Papua tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap.  

“Jadi, sebagian deviden akan dipotong untuk bayar utang, sebagian lagi untuk dinikmati oleh Pemprov Papua."

Rendi menyebut biaya yang disepakati untuk membeli 10 persen saham PTFI adalah US$ 820 juta. Belum ada kesepakatan berapa lama Papua harus melakukan cicilan kepada Inalum.

Saat ini antara Inalum dan Pemda di Papua akan membuat sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fungsinya akan berkaitan dengan pengelolaan saham PTFI.

Dengan pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia, menurut Rendi, pemerintah Indonesia dan Pemda  Papua akan memperoleh banyak keuntungan karena potensi tambang di kawasan Mimika dan sekitarnya masih sangat besar.

 Ia menjelaskan saham sebanyak 51 persen itu senilai Rp 54 triliun atau US$ 3,85 miliar.[]