Mantan Menteri Kehutanan sekaligus politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Dr. H. Malem Sambat Kaban S.E., M.Si., yang biasa dikenal dengan nama MS. Kaban mengatakan, usul Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengubah Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) merupakan suatu kelicikan politik.

MS. Kaban juga menyebut, usulan itu juga menunjukkan pangakuan bahwa RUU HIP bertentangan dengan amanat UUD 45, yakni mengubah dasar NKRI.

“Usulan PDIP untuk mengvubah RUU HIP menjadi RUU PIP suatu kelicikan politik dan itu menunjukkan pengakuan bahwa RUU HIP bertentangan dengan amanat UUD 45, mengubah dasar NKRI. Makar dasar negara di depan mata. NKRI dengan falsafah dasar negara Pancasila final,” tegas mantan Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) itu di akun Twitter @hmskaban.

Selain itu, MS. Kaban juga mengingatkan Presiden RI, Ketua DPR, Ketua MPR RI untuk tidak main-main dengan RUU HIP.

“Mengingatkan Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI jangan main-main politik dengan RUU HIP dengarlah suara tokoh-tokoh masyarakat dan ummat Islam. Taruhannya NKRI. Memaksakan RUU HIP berarti membatalkan kesepakatan Pancasila 18845 dan Dekrit 5759. Panglima TNI dan Kapolri kenapa jadi pendiam. Salam NKRI,” tulis @hmskaban.

Soal usulan PDIP RUU HIP diubah menjadi RUU PIP, Partai Demokrat menolak keras. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Demokrat Bambang Purwanto menilai penggantian nomenklatur RUU HIP menjadi RUU PIP sama saja, hanya ganti baju.

"Bukannya merespon pemilik mandat (agar ditarik) malah ada wacana mengganti nomenklaturnya dengan RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila) tentu sama saja hanya ganti baju ada apa? kok ngotot banget," kata Bambang kepada wartawan (03/07/2020).

Sebelumnya, politisi Demokrat Jovan Latuconsina mengibaratkan RUU HIP seperti Robot Gedeg dan RUU PIP Robot Gebleg. “Ibarat orang... Nama awalnya Robot Gedeg, trus diganti jadi Robot Gebleg... tapi orangnya tetap sama… iya gak sih…?” sindir Jovan di akun @jovanltconsina.

Demikian juga F PKS. Fraksi PKS tetap meminta agar RUU HIP dibatalkan meskipun namanya diubah menjadi RUU PIP. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan dilanjutkannya RUU tersebut meskipun berganti nama hanya akan menimbulkan kesan mengelabui masyarakat.

"Kalau RUU ini tetap jalan dengan alasan apapun, apakah mengubah nama atau mengubah isi sekalipun, ini menambah panjang polemik dan seolah mengelabuhi aspirasi rakyat yang ingin RUU disetop. Dan itu disampaikan secara jelas dan tegas oleh ormas seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Purnawirawan TNI/Polri dan lain-lain bahkan hingga berujung aksi massa yang meluas dimana-mana," kata Jazuli (28/06).