Boyce Alvan, kuasa hukum Dirut PT Bulawan Daya Lestari (BDL) Hadi Pandunata menegaskan izin tambang emas BDL di Bolaang Mongondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah berakhir sejak 10 Maret 2019. Aspek legalitas yang dimaksud Boyce adalah izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 99,06 hektar.

“Klien kami dalam hal ini BDL sedang mengurus perpanjangan izin agar bisa kembali menambang di sana. Karena masa berlaku izin 10 tahun dari 10 Maret 2009 sudah kadaluarsa sejak 10 Maret 2019,” tandas Boyce dalam keterangannya kepada media, Senin (6/7/2020).

Boyce menambahkan, yang berhak mengajukan perpanjangan izin adalah pihak Dirut BDL Hadi Pandunata berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 17 Desember 2018.

“Jadi bisa dipastikan izin BDL untuk lahan tambang emas tersebut masih dalam proses perpanjangan kembali. Perlu diingat juga bahwa IUP-OP dan IPPKH itu adalah satu kesatuan yang saling mengikat,” ujar Boyce.

Disinggung soal informasi masih adanya kegiatan penambangan emas di lahan BDL, Boyce menegaskan tidak ada kaitannya dengan BDL. “Berarti sudah ada dugaan tindak pidana jika betul masih ada penambangan emas di lahan BDL,” tukas Boyce.

Sebelumnya, Dirut BDL Hadi Pandunata mengakui sedang mengurus perpanjangan IUP-OP dan IPPKH perusahaannya. Menurut Hadi, dengan habisnya IUP-OP IPPKH, maka seluruh kegiatan BDL wajib berstatus 'lockdown' sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Sementara pengamat hukum pertambangan Dr Ahmad Redi berpendapat, segala kegiatan pertambangan yang tanpa izin bisa dikategorikan sebagai illegal mining (pertambangan ilegal) sesuai Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Ancamannya tak main-main yakni pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar.

Ahmad yang juga dosen hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta ini menilai tepat langkah pihak BDL dengan mengajukan perpanjangan IUP-OP dan IPPKH. 

“Tinggal dilihat, jika BDL pemilik modalnya murni lokal atau WNI maka pengurusan izinnya cukup kepada Gubernur Sulut. Tapi kalau di BDL ada saham asingnya, maka izinnya wajib diterbitkan Kementerian ESDM,” demikian Ahmad.

Diketahui, penambangan emas di lokasi tersebut diprediksi mampu memproduksi hingga 5-10 kilogram dalam seminggu. Adapun total cadangan emasnya ditaksir hingga 10 ton.