Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai menteri, maka akan ada untung dan ruginya. Seperti diketahui, nama Ahok muncul dalam isu reshuffle kabinet Presiden Jokowi. 

Lebih lanjut Wahyudi Kumorotomo berkomentar, dari segi manajemen, Ahok cukup mumpuni. Mengingat sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan saat ini menjadi Komisaris Utama Pertamina.

"Menurut saya kalau dari segi manajemen pasti Ahok itu, ya kita sama-sama tahu manajemennya bagus. Dan kalau soal BUMN pasti akan memahami cukup baik peta persoalannya lagi, apalagi sudah beberapa bulan ini dia menjabat sebagai komisaris utama Pertamina," kata Wahyudi, Kamis (02/07/2020).

Sayangnya, lanjut Wahyudi, dilihat dari segi politik justru Jokowi akan kurang diuntungkan. Mengingat saat ini pemerintah sedang banyak disorot, seperti halnya masalah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan masalah kinerja menteri selama pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

"Kalau memilih Ahok, memang dari sisi manajemen pemerintahan bisa melakukan banyak perubahan. Karena secara manajerial (Ahok mempunyai) kemampuan untuk membuat keputusan. Tapi kalau dari segi politik tidak terlalu menguntungkan bagi Jokowi," nilai Wahyudi.

Bukan hanya itu, katanya, Ahok memiliki catatan pernah mendekam di bui karena kasus penistaan agama. Namun, jika Jokowi siap pasang badan, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

"Jadi Ahok mungkin bisa saja, tetapi memang bebannya jadi lebih untuk Ahok sendiri, dan bagi Jokowi bisa saja dapat serangan lagi karena publik belum lupa terkait masalah Ahok kemarin," katanya.

Wahyudi menekankan, pemilihan Ahok akan menuai kritikan banyak pihak, khususnya dari kelompok religius. Namun, lanjut Wahyudi, jika pemerintah cukup percaya diri dan didukung parlemen maka isu itu bisa saja terealisasi.

"Tapi kalau pemerintah cukup percaya diri dan didukung parlemen bisa saja, apalagi di pemerintahan sekarang tidak ada yang istilahnya betul-betul oposisi murni tidak ada lagi. Tapi saya kira kelompok religius tidak mungkin menerima begitu saja," urainya.

Meski begitu, Wahyudi menilai, Jokowi telah memperhitungkannya dengan matang. Selain itu, dia berharap jika nantinya reshuffle terealisasi bukanlah karena mengikuti keinginan segelintir orang namun murni untuk meningkatkan manajemen pemerintahan.

"Nah saya kurang tahu apakah prioritas manajemen pemerintah atau prioritasnya menyeimbangkan kepentingan dari berbagai macam fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah. Tapi kalau saat sekarang itu risikonya, maksudnya apakah berani kemudian yang penting manajemen pemerintah baik tetapi risiko kritik ke pemerintah semakin kuat," ujarnya.

"Karena kita tidak tahu apakah Jokowi mementingkan kinerja pemerintahan. Kalau mementingkan kinerja pemerintahan ya tidak apa-apa ambil risiko (memilih Ahok), lalu secara politik mungkin sudah siap dengan tameng untuk meredam kritik dari berbagai pihak," imbuh Wahyudi.

Sejak dirilisnya video arahan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020, isu soal reshuffle semakin liar. Dalam video itu, Jokowi melontarkan ancaman reshuffle kepada para menterinya.


Sumber: detik.com