Sementara itu, pemerintah diminta dan menjalankan rekomendasi KPK untuk mengatasi masalah dsit. Juru Bicara Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Johan Imanuel mengatakan hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

"Diharapkan adanya tindak lanjut surat perihal: rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tanggal 30 Maret 2020 ataupun menindaklanjuti temuan dugaan kerugian negara akibat fraud atau kecurangan klaim dalam pelaksanaan Program JKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2020).

Johan menuturkan, Perpres No 64/2020 yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2020 membuat iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) meningkat cukup signifikan. Untuk dapat mengakses layanan kelas 1 peserta mandiri harus membayar iuran dari semula Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu dan kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu. Sedangkan untuk layanan kelas 3 naik menjadi Rp35 ribu pada 2021. "Kami terus terang Komunitas Peduli BPJS Kesehatan memiliki asa bahwa negara harus hadir dalam memberikan kepastian hukum terhadap iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP," tutur Johan.

Karena itu, komunitas Peduli BPJS Kesehatan juga meminta Mahkamah Agung memprioritaskan proses penuntasan uji materi yang diajukan beberapa warga dan Komunitas terhadap Perpres No 64/2020. Terutama untuk membatalkan Pasal 34 terkait Iuran BPJS Kesehatan.

Ia berharap, MA memberikan prioritas dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara terkait pengujian Perpres Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan karena publik sangat menanti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berdasarkan Putusan MA tersebut.

Sementara bagi pemohon dan termohon dalam proses uji materiil Perpres No64/2020 tersebut diharapkan bisa menerima dengan baik Putusan MA nantinya. "Diharapkan apapun Putusan MA bagi Para Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan Putusan dengan bijak," pungkas Johan.