Aksi marah-marah Presiden Jokowi tampaknya berbuah positif. Terbukti, Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan langsung bergerak cepat dengan menghapus 118 ribu data orang miskin di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 

Uniknya, ratusan data yang dihapus itu merupakan identitas dari pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Kami hapus ada 118 ribu sekian rumah tangga anggota PNS, TNI, Polri, dan DPRD ini otomatis dihapus," ungkap Menteri Sosial Juliari Batubara, Rabu (1/7/2020).

Dikatakan Juliari, pihaknya terus melakukan verifikasi dari data yang masuk dalam DTKS agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Namun, sambung Juliari, revisi data tersebut juga melibatkan pemerintah daerah, khususnya kepala desa. Sebab, pemerintah pusat membutuhkan data valid dari masing-masing kabupaten/kota terkait tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Meski begitu, Juliari menyebut masih ada 92 kabupaten/kota yang tak memperbarui data tingkat kemiskinan di wilayahnya. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di 92 kabupaten/kota itu dianggap paling parah.

"Yang tidak perbarui data sama sekali sejak 2015 ada 92 kabupaten/kota," imbuh Juliari.

Sementara, 319 kabupaten/kota memperbarui data tapi tak sampai 50 persen. Kemudian, 103 kabupaten/kota melakukan pembaruan data lebih dari 50 persen.

"Jadi tingkat kemiskinan paling parah di 92 kabupaten/kota, yang setengah parah 319 kabupaten/kota, dan 103 kabupaten/kota lumayan parah," jelas Juliari.