Memasuki masa transisi menuju ke kehidupan normal yang baru alias new normal setelah berbulan-bulan stay at home karena Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19, banyak hal menarik yang terjadi. Salah satunya, masyarakat mulai gemar mengendarai sepeda alih-alih menjauhi kerumunan bila naik angkutan massal.

Akan tetapi, kebiasaan positif tersebut kemudian menimbulkan polemik baru dengan beredarnya kabar bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewacanakan mengenakan pajak bagi pengguna sepeda. Berita tersebut berdasarkan kutipan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (26/06/2020).

"Kalau waktu saya kecil, sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri," kata Budi Setiyadi.

Akan tetapi, kabar tersebut disanggah Kemenhub. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan Kemenhub sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat.

"Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda," kata Adita dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (29/06/2020). 

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Litas dan Angkutan Jalan, sepeda masuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor. Oleh karena itu, penentuan regulasinya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing," pungkasnya.