"Masih on the track." Itulah jawaban singkat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, M.B.A., ketika ditanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

Pertanyaan itu dilontarkan Jokowi dalam rapat terbatas, Jumat (18/06/2020) mengingat pembagian bansos dinilai belum 100%. Juliari Batubara juga menyebut bahwa penyaluran bansos masih berlangsung hingga pertengahan bulan mendatang.

Apa yang disebut Juliari Batubara sebagai pekerjaan yang masih 'on the track' merupakan bansos yang berada di bawah tanggung-jawabnya tanpa menyingung bansos dari kementerian atau lembaga pemerintah lain. Akan tetapi, menurut dia, seluruh bantuan dan dari intansi manapun harus disalurkan secepat mungkin. "Semua menteri harus kerja lebih cepat lagi," kata Juliari.

Jokowi menyoroti pembagian bantuan sosial ke masyarakat yang belum sampai 100%. Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh pihak terkait segera bertindak, jika menemukan masalah segera diatasi.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan, ini extraordinary harusnya 100%," tegas Jokowi.

Topik yang diangkat pada rapat terbatas tersebut secara keseluruhan terkait penanggulangan COVID-19, dampak sosial ekonomi, hingga pemulihan ekonomi. Karena menilai kinerja para pembantunya belum terlihat, Jokowi sempat mengungkapkan kejengkelanya yang melahirkan kesan akan ada reshuffle di jajaran para menteri Jokowi. Menanggapi kemarahan Jokowi, beberapa pengamat pun mulai mengeluarkan statement.

Tidak Dapat Sentimen Negatif

Akan tetapi, meski mendapat teguran langsung dari Jokowi dan Mensos Juliari merupakan orang yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19, pada kenyataannya, para pengamat tersebut tidak memasukkan nama Mensos dalam prediksi menteri yang akan diganti. 

Reshuffle adalah solusi yang kadang diterapkan demi mencapai target yang diharapkan. Sebelum ada gosip reshuffle, beredar survei mengenai persepsi publik terhadap kinerja para menteri salah satunya dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

INDEF-Datalyst Center memaparkan hasil riset big data kebijakan COVID-19 yang dijaring di Twitter. Hasilnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendapat sentimen negatif.

Peluang reshuffle telah dibuka Jokowi agar para menteri bisa bekerja ekstra menangani COVID-19. Jokowi diharapkan betul-betul memilih sosok yang tepat sebagai pengganti. Reshuffle adalah solusi supaya bisa terpilih sosok yang tepat untuk menjalankan rencana terkait penanganan dampak COVID-19.

"Risiko akan besar kalau yang dipilih bukan orang yang tepat sehingga tidak ada kemajuan berarti dalam penanganan COVID-19 atau dampak ekonominya. Risiko kalau kebijakannya berbeda jauh dari apa yang sudah ditetapkan pemerintah, (karena) sekarang tinggal implementasi di lapangan saja," kata Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad.

Presiden Jokowi dua kali menyinggung kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam jangka waktu 11 hari. Teguran disampaikan saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020, yang baru diunggah pada 28 Juni 2020. Jokowi menyoroti serapan dana yang baru 1,53 persen dari total Rp 75 triliun.

Teguran lain disampaikan pada 29 Juni 2020 pada Kementerian Kesehatan. Saat itu, Jokowi membuka rapat terbatas tentang penanganan COVID-19. Jokowi meminta agar pemberian bantuan terkait penanganan virus corona atau COVID-19 hingga insentif bagi tenaga kesehatan dipercepat.

Reshuffle adalah solusi yang diharapkan bisa memberi solusi lebih baik terkait penanganan virus corona. Menurut pakar deteksi kebohongan manusia (lie detector) Handoko Gani, Jokowi marah adalah gestur dengan level tertinggi. Ucapan tentang reshuffle kabinet pemerintahan dinilai sebagai ancaman serius dari Jokowi ke para menteri.

"Kalau ditanya kaitannya dengan kemungkinan reshuffle, 90% dari 100%, bila tidak ada perbaikan. Atau, malah bisa 95% dari 100%," kata Handoko.

Penilaian beberapa pengamat tersebut memperlihatkan bahwa Juliari Batubara masih layak dipertahankan, sambil menunggu kerjanya yang masih 'on the track' tersebut, berikut sedikit ulasan terkait sosok Juliari Batubara, orang Batak yang gemar tersenyum ini.

Juliari Batubara, kelahiran 22 Juli 1972 yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri selama 6 tahun. Sejak tahun 1991, Juliari memutuskan untuk mengenyam bangku kuliah di Riverside City College, California, Amerika Serikat. Kemudian pada 1995 dia melanjutkan kembali pendidikannya di kota yang sama dengan memilih Chapman University.

Mensos Juliari Batubara Ketika Membagikan Bansos pada Masyarakat Terdampak COVID-19

Di kampus itu Juliari mengambil Bussiness Administration with minor in Finance. Juliari lulus dari Chapman University pada tahun 1997. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Juliari Batubara kembali ke tanah air. Dia bekerja di perusahaan yang didirikan ayahnya. Juliari memang disiapkan untuk meneruskan bisnis keluarga.

Meski demikian, dia mengaku hanya digaji Rp 1 juta. "Awalnya saya diajak untuk membesarkan perusahaan keluarga," kata Juliari.

Kemudian Juliari Batubara menjadi pimpinan di beberapa perusahaan. Di antaranya, pada tahun 2005 menjadi Komisaris Utama di PT Tridaya Mandiri, kemudian sempat jadi Direktur Utama di PT Bwana Energy, PT Arlinto Perkasa Buana dan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia.

Juliari Batubara dikenal sebagai orang yang aktif berorganisasi. Dia sempat menjadi wakil ketua Komite Tetap Akses Informasi Peluang Bisnis-Bidang UMKM KADIN Indonesia, Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (ASPELINDO), Ketua Biro Promosi & Pemasaran KONI Pusat dan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) serta masih banyak organisasi yang diikutinya.

Dunia politik rupanya menarik perhatian Juliari Batubara. Setelah sukses sebagai pengusaha dia terjun ke dunia politik. Juliari memilih PDIP untuk memulai kariernya di politik.

Di partai berlambang banteng moncong putih itu, dia menjabat sebagai wakil bendahara. Juliari juga duduk di Komisi VI DPR dari Dapil Jawa Tengah I.