Sebagai bosnya para menteri, Jokowi punya hak untuk menilai bahkan mengganti pembantunya yang dinilai gagal. Apalagi, realisasi belanja kementerian sangat jauh ketimbang anggaran sebesar yang digelontorkan pemerintah sevesar Rp695,2 triliun. "Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi.

Beberapa anggota Komisi XI DPR,  menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian, terutama Kementerian Kesehatan. Termasuk anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun yang menanyakan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait rendahnya serapan anggaran di kementerian kesehatan. "Jadi dana kesehatan yang realisasinya baru 4,68 persen apa karena ada masalah pendanaan?," ujar Misbakhun ketika melakukan rapat kerja dengan Sri Mulyani.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani pun mengatakan, terdapat kekhawatiran dari para menteri serta pembuat kebijakan lain yang menyebabkan realisasi anggaran cenderung lamban. Bukan semata-mata karena tidak ada anggaran. "Masing-masing lembaga merasa mereka harus akuntabel, hati-hati. Maka Presiden berkali-kali dalam setiap rapat mengundang Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, karena like it or not everybody merasa khawatir banget," ujar Sri Mulyani.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini, mengatakan, para pembuat kebijakan nantinya harus bertanggung jawab untuk setiap pencairan anggaran pemerintah kepada rakyat.

Untuk itu, perlu dibuat kebijakan-kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis. Pasalnya, tak hanya jajaran menteri saja yang memiliki kekhawatiran, namun juga pejabat lain yang harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. "Penyampaian oleh Bapak Presiden itu harus ditopang dengan landasan pearturan. Karena semakin ke bawah semakin khawatir, maka mereka tidak membuat terobosan," ujar Sri Mulyani.

"Presiden ingin di situasi krissi agar dilakukan langkah-langkah yang beyond, nah agar tidak terjadi masalah akuntabilitas itu ada trade offnya," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, penyaluran insentif kesehatan yang terdapat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 4,68% dari Rp85,77 triliun.  Selanjutnya, realisasi perlindungan sosial (social safety net) seperti bansos telah mencapai 34,06%, pemerintah daerah 4 persen, insentif usaha 10,14%, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 22,74%. "UMKM 22,74 persen tapi ini karena sudah ada penempatan dana ke Himbara seperti yang sudah disampaikan. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi belum ada terealisasi," papar Sri Mulyani.