Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) di Jakarta, Senin (29/6/2020), merincikan, realisasi pembayaran utang pemerintah dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2020, baru Rp566 miliar. Artinya, masih terdapat saldo utang yang belum dibayarkan sebesar Rp2,6 triliun.

"Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Bulog, sangat penting dan berdampak kepada arus kas perusahaan, kami sangat berharap agar pelunasan utang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan," kata Buwas saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Kompleks MPR/DPR.

Mantan Kepala BNN ini memaparkan, total utang Rp2,6 triliun itu, berasal dari kegiatan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP) Gula 2019 sebesar Rp1,35 triliun; pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) kuartal IV-2019 Rp369 miliar.

Kemudian, program KPSH beras kuartal I-2020 Rp837,84 miliar, penyaluran beras untuk bencana alam Tahun 2018 sebesar Rp8,01 miliar; dan bantuan bencana alam Tahun 2019 sebesar Rp39,01 miliar.

Buwas menjelaskan, piutang yang masih tertahan di pemerintah tersebut sangat berdampak pada pola arus kas perusahaan. Oleh karenanya, ia berharap agar pemerintah dapat segera melakukan pelunasan utang.

Selain itu, Buwas menambahkan bahwa BUMN Pangan tersebut tidak mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) pada tahun ini, begitu juga dengan dana talangan. Namun demikian, Bulog berencana mengajukan proposal pengajuan PMN pada 2021. "Perum Bulog berencana mengajukan proposal pengajuan PMN 2021. Ini pun kita melihat bagaimana situasi keuangan negara," kata dia.

Ada pun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2016, Perum Bulog telah mendapat penambahan PMN Rp2 triliun yang ditujukan untuk pembangunan sarana produksi dan gudang penyimpanan komoditas, khususnya beras.

Untuk akselerasi penyerapan dana PMN Tahun 2016 tersebut, Perum Bulog juga telah melakukan proses lelang kontraktor pelaksana dengan nilai Rp1,6 triliun atau 80,16 persen dari total PMN. "Selain itu dilakukan penyertaan pendampingan oleh Kejaksaan Agung dan BPK agar penyerapan dana PMN dapat memenuhi aspek 'good corporate governance' dan tertib administrasi," kata Mantan Kepala BNN tersebut.