Presiden Jokowi marah besar. Penyebabnya, jajaran menterinya malah tak mampu menghabiskan ‘uang belanja’. Inilah sebuah ironi, ketika para menteri malah kebingungan menghabiskan uang yang telah tersedia di depan mata. Tinggal menghabiskan saja, kok susah. Begitu pengertian sederhana bila menerjemahkan amarah Jokowi.

Jokowi lantas memaparkan sedikit data. Dari anggaran Rp 75 triliun Kemenkes, yang dibelanjakan hanya secuil saja yakni baru 1,53 persen atau masih di kisaran Rp 2 triliun. Artinya duit belanja Menteri Terawan masih tersisa Rp 73 triliun lagi. Kapan dihabiskan? 

"Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua,” kata Jokowi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun diperintahkan untuk segera belanja lebih banyak lagi. Antara lain melakukan pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, tenaga medis, serta untuk peralatan segera.

Secara total, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penyerapan anggaran perlindungan sosial saat ini telah mencapai 34,06 persen, Sektoral dan Pemda 4 persen, UMKM 22,74 persen, serta insentif dunia usaha 10,14 persen.

”UMKM 22,74 persen tapi ini karena sudah ada penempatan dana ke Himbara seperti yang sudah disampaikan. Kemudian untuk pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi,” ujarnya.

Namun bukan hanya Menteri Terawan saja yang disasar, tetapi juga Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Mengutip pernyataan Kepala KSP Moeldoko, terdapat tiga sektor yang disoroti oleh Jokowi dalam penanganan corona. Yakni kesehatan, bantuan sosial (bansos), serta ekonomi dan keuangan. Ketiga sektor tersebut dianggap masih lemah saat ini.

Moeldoko mencontohkan kelemahan di sektor kesehatan karena pencairan insentif kesehatan baru sebesar 1,53% dari Rp 75 triliun. Kemudian, adanya persolan sinergi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan.

Persoalan lain di sektor kesehatan karena masalah pendataan tenaga medis yang menangani corona. “Kemudian persoalan regulasi yang lama. Regulasi itu bisa digunakan dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, harus diambil langkah perbaikan,” kata Moeldoko.

Terkait bansos, Moeldoko menyebut ada masalah pendataan penerima manfaatnya. Padahal, data ini penting agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

Jokowi pun meminta agar penyaluran bansos tidak terlambat. “Rakyat Indonesia harus bisa jalankan kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan ketersediaan makanan yang cukup, maka berbagai bansos diberikan,” kata Moeldoko.

Terkait sektor ekonomi dan keuangan, Moeldoko menyebut masih ada hambatan penyaluran stimulus bagi dunia usaha, termasuk UMKM. Padahal stimulus tersebut penting agar dunia usaha dapat terus beroperasi.

Sehingga tak ada pelaku bisnis yang mem-PHK karyawannya dan menyebabkan naiknya angka pengangguran. “Maka menteri semua harus menuju ke sana. Jangan pikir yang lain-lain, tapi hanya bantu Presiden,” kata Moeldoko.

Sebagai informasi, total anggaran penanganan corona mencapai Rp 695,2 triliun yang terdiri dari kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp 106,11 triliun.