Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan majelis hakim ditantang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi untuk membongkar aliran uang Rp11,5 miliar dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dalam tanggapannya di depan majelis hakim, Imam menegaskan tidak pernah menerima dan menikmati uang tersebut sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Yang Mulia mohon izin melanjutkan pengusutan Rp11,5 miliar, kami mohon Yang Mulia ini jangan dibiarkan. Kami tentu harus mempertimbangkan untuk ini segala dibongkar ke akar-akarnya. Karena saya demi Allah saya enggak menerima Rp11,5 miliar," kata Imam usai diberikan kesempatan menanggapi putusan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6/2020).

Diketahui, Imam divonis dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair 3 bulan kurungan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp18.154.230,882 kepada Imam dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Politisi PKB ini dinilai telah terbukti menerima Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,3 miliar untuk mempercepat pencairan dana hibah KONI.

Namun, sambung Imam, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan atau pleidoi dirinya dan penasihat hukum, melainkan hanya mengikuti Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menindaklanjuti putusan tersebut, Imam menyatakan akan memaksimalkan waktu 7 hari untuk pikir-pikir sebelum menentukan upaya hukum selanjutnya.

"Kami maafkan JPU, Pimpinan KPK, Penyidik, Penyelidik, kami enggak akan pernah lupakan apa yang terjadi," ungkap dia.

"Terima kasih Yang Mulia. Kami nyatakan pikir-pikir," katanya.