Menkopolhukam Mahfud MD baru saja mendesak lembaga penegak hukum agar jangan terlalu lama memproses kasus hukum. Jika memang sudah layak diteruskan sebaiknya langsung diselesaikan. Sebaliknya, sebuah kasus sebaiknya ditutup apabila dinilai tidak memenuhi unsur. Mahfud menegaskan, aksi cepat tersebut dibutuhkan guna mencapai adanya kepastian hukum.

Pernyataan Mahfud ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sebab faktanya, masih banyak kasus yang hingga kini masih menggantung. Salah satu yang cukup menarik dicermati adalah kasus yang melibatkan Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho. 

Bayangkan saja, bos Korindo ini telah dilaporkan ke Mabes Polri sejak 11 September 2015 ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan tindak pidana penggelapan dan penipuan sertifikat-sertifikat tanah. Namun anehnya, laporan ini hingga kini masih dalam proses penyidikan. 

Selain pidana penggelapan dan penipuan, Seung Eun Ho juga dilaporkan kembali pada 14 Januari 2016. Tuduhannya adalah dugaan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu. Laporan ini kemudian dilimpahkan Mabes Polri ke Polres Bintan, Kepri.  Lagi-lagi, laporan ini masih mangkrak hingga sekarang.

Adapun pelapor Seung Eun Ho adalah Mus dan LDH, dua pegawai Korindo yang sebelumnya telah mendekam di penjara atas tuduhan penggelapan, penipuan, hingga pencucian uang. Jika Mus dan LDH terpaksa sempat mendekam di penjara hingga akhirnya diputus bebas murni oleh Mahkamah Agung (MA), maka bos Korindo malah bebas melenggang hingga sekarang.

“Sampai sekarang belum ada perkembangan terbaru atas laporan kami. Apakah karena yang bersangkutan adalah ‘orang besar’ sehingga tidak tersentuh hukum? Kalau Pak Mahfud memang ingin adanya kepastian hukum, kami berharap agar Bareskrim Polri didorong untuk menuntaskan perkara ini,” ujar LDH.

Sebelumnya, perseteruan antara Seung Eun Ho dengan Mus dan LDH bermula pada 2007 silam. Kala itu, Mus menjabat Direktur Eksekutif di PT Korindo Group, perusahaan asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Jakarta. Atas niat baik dalam upaya menjamin kesejahteraan karyawan, Mus kemudian mengajukan konsep pengumpulan dana untuk memfasilitasi karyawan dan anggota dewan direksi di hari tua. 

Dana terkumpul tersebut akan digunakan untuk membeli sebidang tanah di Pulau Bintan, yang di kemudian hari diharapkan dapat menjadi aset bagi karyawan pensiunan. Nantinya, keuntungan atas tanah tersebut akan dibagikan sesuai dengan rasio jumlah kepemilikan dari modal yang disertakan partisipan.

Rencana ini kemudian mendapat lampu hijau dari Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho. Selanjutnya, Mus membeli tanah seluas 108 hektar di Pulau Bintan dengan mengajukan pinjaman ke Korindo Group sebesar Rp 29 miliar. Jaminannya, Mus wajib menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah yang dibeli sesuai dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp 29 miliar kepada Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho.

Adapun segala urusan terkait proses jual-beli tanah oleh Korindo Group dilakukan oleh LDH Hartadi, seorang dokter perusahaan yang telah bekerja di Korindo sejak 1984. Dengan kata lain, LDH dalam hal ini adalah pihak yang secara hukum tidak bisa dikaitkan dengan perjanjian antara Mus dan Seung Eun Ho. “Terlebih lagi, LDH telah bekerja profesional dengan menyerahkan seluruh sertifikat-sertifikat tanah kepada saya,” papar Mus.

Pada 13 Mei dan 15 Mei 2009, Mus menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah dengan atas namanya sendiri dan pihak-pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik dalam sertifikat kepada Seung Eun Ho. “Anehnya, meski telah menyerahkan seluruh sertifikat, Chairman Korindo justru melaporkan saya dan LDH ke polisi atas tuduhan penggelapan dan penipuan,” urai Mus.

Tak hanya sekali, Mus dan LDH terpaksa harus bolak-balik diperiksa aparat hukum. Dari Polda Kepulauan Riau (Kepri), Polda Metro Jaya, hingga Mabes Polri. Mus dan LDH bahkan sempat mendekam di penjara.

Mus ditahan oleh Dit Tipideksus Bareskrim Polri di Rutan Polda Metro Jaya dari 19 April 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018. Kemudian dipindahkan ke LP Cipinang dari 16 Agustus 2018 hingga 21 Oktober 2019. Sedangkan LDH ditahan di Rutan Tanjung Pinang 25 April 2015 sampai dengan 26 Mei 2015. Karena jatuh sakit, LDH kemudian dirawat di RSUD Tanjung Pinang dari 27 Mei 2015 sampai 18 Juni 2015.

Namun, dalam putusannya tertanggal Kamis 17 Oktober 2019, MA menyatakan Mus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Adapun LDH sudah lebih dulu memperoleh putusan bebas dari MA pada 31 Mei 2016 atas tuduhan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan jabatan yang dilaporkan Kim Jong Nam (pihak Korindo Group).

“Kami merasa sangat dicurangi dan dizalimi oleh Chairman Korindo. Tapi apabila Korindo tetap bersikeras menganggap saya dan LDH telah merugikan keuangan Korindo, saya bersedia mengembalikan dana Rp 29 miliar yang telah diberikan Korindo sebelumnya. Namun dengan catatan, Korindo juga harus mengembalikan seluruh sertifikat tanah yang telah saya serahkan,” ungkap Mus.