Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu menghadiri rapat bersama Gubernur Sulawesi Barat dan unsur Forkopimda untuk mendiskusikan Program Pemulihan Ekonomi di Sulawesi Barat.

Di Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu didampingi Korwas Bidang APD Tri Dasa Warsanto memenuhi undangan untuk mengikuti rapat bersama Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Kapolda Sulbar, Kajati Sulbar, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD fungsional lingkup Pemprov Sulbar, serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulbar.

Dalam kesempatan tersebut dibahas beberapa hal terkait Program Pemulihan Ekonomi di Sulawesi Barat, khususnya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Gubernur Sulbar dan Sekda Provinsi Sulbar meminta masukan dari Kajati, Kapolda, Kepala Perwakilan BPKP, serta pengawalan dan pengawasan implementasi di lapangan.

Sebelum pemberian masukan dari Kajati, Kapolda dan Kepala Perwakilan BPKP, pimpinan OPD fungsional penanganan COVID-19 menyampaikan pemaparan tentang program-program yang akan dilaksanakan, seperti hasil pemetaan data UMKM/IKM yang terdampak COVID-19 di Sulawesi Barat oleh Tim Data Penanganan Dampak COVID-19. UMKM/IKM yang terdata akan diberikan stimulus bantuan sosial agar dapat mempertahankan usahanya.
 
Paparan dilanjutkan dengan pembahasan Program Padat Karya Infrastruktur di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, dan Revitalisasi Pangkalan dan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pembangunan Pasar Ikan Peduli COVID-19. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil DJPB Sulbar juga menambahkan penjelasan mengenai perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Sulawesi Barat selama masa pandemi COVID-19.
 
Atas program-program yang telah disampaikan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Darmawel Aswar menanggapi dengan mengingatkan agar jangan sampai proyek padat karya infrastruktur yang dilaksanakan terdapat masalah hukum. Selain membangkitkan UMKM/IKM, perlu juga memperhatikan ketahanan pangan di Sulbar, memperhatikan tempat-tempat umum yang mulai dibuka, dan Kajati berharap penggunaan dana dalam rangka penanganan COVID-19 digunakan dengan baik, serta tidak terjadi penyelewengan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar Hasoloan Manalu memberikan masukan dan tanggapan bahwa BPKP selalu siap dan akan terus mengawal akuntabilitas atas program/kegiatan yang dilakukan Pemda dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Hasoloan Manalu juga menjelaskan bahwa Program Pemulihan Ekonomi harus tepat sasaran, sehingga stimulus tambahan modal dapat digunakan untuk melanjutkan usaha bagi UMKM/IKM yang terdampak COVID-19. Selain itu, data sasaran pengusaha UMKM/IKM yang akan dibantu juga harus valid. Dalam pelaksanaan Program Padat Karya harus memperhatikan sumber daya tenaga kerja dan pengadaan barang/jasa (PBJ) dalam penanganan COVID-19. Manalu juga menyatakan bahwa BPKP siap melakukan pendampingan pada Revitalisasi PPI dan Pembangunan Pasar Ikan Peduli COVID-19.