Presiden Joko Widodo marah dan kesal atas kinerja kabinet dalam penanganan Covid-19. Ini respons Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengatakan, salah satu hal yang terkesan para Menteri lamban entah dalam proses pencairan anggaran dan belanja semata mata bukan karena tidak ada uang.

"Alasan nggak punya uang itu enggak. Sudah di-secure. Masing-masing lembaga merasa mereka harus akuntabel dan hati-hati. Karena like it or not, everybody merasa khawatir," papar Sri Mulyani di Gedung DPR saat Rapat bersama Komisi XI, Senin (29/6/2020).

Menurutnya, pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu kepada seluruh rakyat. Sehingga peraturan pun harus sesuai.

"Agar tidak jadi masalah akuntabilitas itu makanya trade off-nya lama."

Sri Mulyani mengatakan dalam rapat kabinet telah mendapatkan banyak masukan dari Jaksa Agung, BPK, sampai KPK. Selain itu diskusi dengan LKPP dan auditor juga dilakukan.

"Penggunaan APBN akan dicoba lagi lebih cepat namun sesuai dengan aturan. Oleh sebab itu Kemenkeu juga terus berupaya mendukung penuh pemulihan ekonomi nasinal melalui skema pencairan anggaran yang mudah," tegasnya.

Jokowi Marah

Presiden Joko Widodo meminta kementerian untuk cepat merealisasikan stimulus di bidang ekonomi. Tujuannya, agar segera dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil dan mikro.

Hal itu ditegaskannya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020). Video rapat internal berisi arahan Presiden Jokowi itu baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020).

"Mereka (usaha kecil, usaha mikro) semuanya menunggu. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita enggak ada apa-apa, berbahaya sekali," tegasnya.

Jokowi berharap jajaran kabinetnya bisa segera mendorong penyerapan anggaran untuk membantu para pelaku usaha, terutama yang perlu mendapatkan prioritas tersebut. Selain usaha mikro, kecil, dan menengah, jelas dia, perbankan dan pelaku usaha besar terkait manufaktur yang padat karya juga perlu segera mendapatkan dukungan.

Langkah itu, tegas Presiden Indonesia ke-7 ini, perlu cepat direalisasikan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.

"Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary," kata Presiden Jokowi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut, presiden tampak mengungkapkan kekesalannya akibat sejumlah aspek dalam upaya penanganan virus corona atau Covid-19.

Salah satunya adalah penyerapan anggaran penananganan Covid-19 di kementerian-kementerian tidak memuaskan. Selain itu, Presiden Indonesia ketujuh ini juga mengaku jengkel karena melihat masih banyak pejabat yang mengabaikan kondisi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dia menegaskan siap untuk mengambil berbagai langkah tak biasa untuk menangani pandemi ini dan dampaknya. Salah satu pilihannya, jelas dia, merombak kabinet atau reshuffle.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujarnya.

Jokowi mengatakan bahwa dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan progres penyerapan yang signifikan. Padahal, di masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah sangat penting yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan rakyat.

"Saya harus ngomong apa adanya, ga ada progres yang signifikan. Kalau mau minta perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujarnya.

Jokowi mengkritisi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional yakni di di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun baru terserap 1,53 persen. "Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-triger ekonomi," ujarnya