Keputusan pemerintah yang membatalkan keberangkatan jemaah haji asal Indonesia tahun ini dengan alasan pandemi corona menuai protes keras dari Front Pembela Islam (FPI). 

Ditegaskan Sekretaris Umum FPI Munarman, pembatalan tersebut sama saja telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Semestinya, kata Munarman, pemerintah harus lebih dulu berkonsultasi dengan DPR.

"Sudah jelas terjadi pelanggaran UU Haji oleh Presiden yang secara sewenang-wenang memerintahkan Menteri Agama, menurut keterangan dari salah satu anggota komisi VIII DPR, untuk membatalkan pelaksanaan haji secara sepihak tanpa pembicaraan dengan DPR," kata Munarman lewat keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).

Dalam UU Haji dan Umrah, memang tidak diatur secara spesifik soal mekanisme pembatalan haji di saat pandemi. Akan tetapi, UU itu mengatur DPR sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan haji. Dengan begitu, Menteri Agama harus melaporkan hasil pengawasan dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR.

Karenanya, Munarman beranggapan DPR perlu mengambil tindakan tegas untuk menyikapi pembatalan haji. Dia mengusulkan DPR memanggil Presiden dan Menteri Agama untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Jangan MPR/DPR hanya jadi stempel rezim. Dulu zaman orde lama dan orde baru karena parlemen jadi stempel rezim, akhirnya biaya sosial perbaikan negara menjadi mahal," tandasnya.

Diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi membatalkan pemberangkatan 221 ribu jemaah haji asal Indonesia. Keputusan tersebut ditempuh lantaran pemerintah Arab Saudi tak kunjung memberi kepastian terkait pelaksanaan ibadah haji saat pandemi corona.