Ekonom Faisal Basri kembali mengkritik pemerintah. Kali ini, Faisal menyoroti besarnya stimulus yang dialokasikan pemerintah dalam APBN untuk perusahaan BUMN di tengah pandemi virus corona.

Berdasarkan data yang dihimpun Faisal Basri, saat ini pemerintah berencana mengucurkan anggaran sebesar Rp 152,15 triliun untuk BUMN. 

Sebanyak Rp 25,27 triliun digelontorkan untuk lima perusahaan pelat merah dalam bentuk dana penyertaan modal pemerintah (PMN). Di antaranya PLN, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia. 

Sedangkan Rp 94 triliun lainnya diberikan sebagai bentuk pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Selanjutnya, dana talangan investasi senilai Rp 32 triliun diberikan kepada Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, PT Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas dengan besaran yang bervariasi. 

Faisal menengarai, dana talangan investasi ini nantinya akan dipakai untuk membayar utang-utang perseroan yang hampir jatuh tempo. Misalnya Garuda Indonesia yang tenggat pembayaran utangnya senilai US$ 500 juta jatuh pada Juni 2020.

Menjawab tudingan tersebut,  Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menjelaskan peran pemerintah terkait dana talangan Rp 8,5 triliun untuk Garuda. Ditegaskan Arya, pemerintah hanya menjadi penjamin bagi perseroan untuk memperoleh pinjaman.

"Dana itu diperoleh Garuda dari mana-mana, bukan dari APBN, sekarang Garuda sedang mencari siapa uang bisa memberi dana tersebut, pemerintah hanya penjamin," ujar Arya dalam konferensi video, Selasa (2/6/2020).

Kementerian BUMN pun mempersilakan Garuda untuk mencari pinjaman dari mana pun. Syaratnya, dana itu harus dikembalikan, termasuk bunganya. Arya menegaskan, sistem dana talangan ini berbeda dengan PMN.

"Kalau PMN kan dana dari APBN langsung masuk ke BUMN. Tidak ada pengembalian. Kalau talangan itu harus dikembalikan, jadi utang dan bunga harus dibayar. itu seperti meminjam biasa," kata Arya.

Arya pun menegaskan Garuda tidak mungkin terima dana dari pemerintah. Sebab, BUMN yang bisa menerima dana pemerintah adalah seratus persen dimiliki pemerintah. 

Sementara saat ini, pemerintah hanya memiliki 60 persen saham Garuda, sisanya adalah swasta dan lainnya. Dengan demikian, tidak boleh ada dana pemerintah yang disuntikkan ke perseroan. "Jadi kalau dibilang dana pemerintah untuk bayar utang itu tidak benar," demikian Arya.