Tim Perwakilan BPKP terus bergerak mengawal dan mengawasi program pemerintah, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dalam rangka percepatan penanganan dampak COVID-19.

Bantuan yang disalurkan bersumber dari Kementerian Sosial melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Observasi di lapangan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan melalui wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan tanggal 27-31 Mei di beberapa lokasi, yaitu Kota Samarinda pada Kecamatan Samarinda Ulu di Kelurahan Air Putih dan Kecamatan Sungai Kunjang di Kelurahan Loa Bakung dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu, serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Loa Lepu.

Pengawasan dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa BST dan BLT DD yang disalurkan telah tepat sasaran bagi warga terdampak COVID-19 terkait akuntabilitas BLT DD, perlu memperhatikan 4 aspek penting, yaitu aspek perencanaan, aspek penganggaran, aspek pelaksanaan, dan aspek pelaporan. Proses penyaluran bansos BST melalui himpunan bank pemerintah dan kantor pos, sedangkan BLT DD dintarkan langsung dari petugas/perangkat desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM).