BPKP mengawal bantuan sosial untuk masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan secara cepat dan tepat sasaran dengan harapan menjadi solusi yang meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak COVID-19.

Pengawalan penyaluran bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran, Perwakilan BPKP Aceh bergerak dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pemetaan penyaluran bantuan berdasarkan sumbernya, mana yang di-cover bantuan dari pusat, bantuan dari APBD, dan BLT Dana Desa. Tim yang turun ke lapangan ditugaskan untuk mendampingi daerah saat penyaluran bantuan dan mengecek jumlah bantuan yang diturunkan.

Tim Perwakilan BPKP melakukan pemantauan terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi keluarga miskin terdampak COVID-19 di Wilayah Aceh. Pemantauan penyaluran BST dilakukan dibeberapa titik di Wilayah Aceh, meliputi Kantor Pos Cabang Perumnas untuk penerima BLT Kecamatan Darul Imarah, Kantor Pos Cabang Lambaro untuk penerima BLT Kecamatan Ingin Jaya, Kantor Pos Cabang Darussalam untuk penerima BLT Kecamatan Baitussalam, Kantor Pos Pemeriksa Kuta Alam Banda Aceh untuk penerima BLT Kecamatan Gampong Lamteh Banda Aceh Gampong Doy Banda Aceh. Tim Monitoring BST BPKP Aceh melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Kepala Kantor Pos terkait dan staf, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK terkait, dan masyarakat penerima bantuan.

Selain itu, Tim Perwakilan BPKP Aceh juga melakukan monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2020 di beberapa titik di wilayah Aceh. Di antaranya di Gampong  Meunara Kec. Indrapuri, Gampong  Empe Bata Kec. Blang Bintang,  dan Gampong  Lam Klat, Kec. Darussalam. Kegiatan dilakukan dengan mengawal menyalurkan BLT secara langsung kepada masyarakat penerima BLT. Terkait akuntabilitas BLT DD, perlu memperhatikan empat aspek penting di antaranya aspek perencanaan, aspek penganggaran, aspek pelaksanaan, dan aspek pelaporan.