Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor ke pihak kepolisian.

Langkah pelimpahan kasus dikritik Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurut MAKI, alasan pelimpahan kepada polisi bahwa tidak ada penyelenggara negara juga sangat janggal karena apapun rektor jabatan tinggi di kementerian pendidikan, mestinya KPK tetap lanjut tangani sendiri dan tidak serahkan kepada Polisi.

"Rektor adalah Penyelenggara Negara karena ada kewajiban laporkan hartanya ke LHKPN. Kalau KPK menyatakan tidak ada penyelenggara negara maka berarti telah ada teori baru made in KPK new normal akibat Corona," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (22/05/2020).

"Kalau KPK bilang tidak ada penyelenggara negara, trus bagaimana polisi memprosesnya? Apa dengan pasal pungutan liar? Ini yang akan menyulitkan polisi menerima limpahan dari KPK," tukasnya.

Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, alasan pelimpahan kasus ini sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antarlembaga.

Selain itu, usai dilakukan pemeriksaan belum ditemukan unsur pelaku merupakan penyelenggara negara.

"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK," kata Karyoto.

"Maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," ucapnya.

Dalam kasus ini, diduga ada permintaan sejumlah uang dari Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Komarudin, kepada jajarannya. Komarudin diduga meminta THR sebesar Rp 5 juta kepada sejumlah orang melalui Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor.

Dari permintaan itu, terkumpul uang sebesar Rp 55 juta. Berasal dari 8 fakultas serta 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana. Uang itu diduga dikumpulkan guna diberikan kepada pejabat di Kemendikbud yakni Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM.

Dalam OTT Dwi Achmad Noor diamankan usai membawa dan membagikan uang Rp 37 juta ke kantor Kemendikbud. Uang dibagikan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 2,5 juta, serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing sebesar Rp 1 juta.