Pemindahan Habib Bahar bin Smith dari Lapas Gunung Sindur di Bogor ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa tengah terus menuai kecaman. Setelah dikecam PA 212 dan murid Bahar Smith, kini giliran kalangan DPR yang angkat bicara.

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman pemindahan itu terlalu berlebihan karena yang bersangkutan bukan seorang napi teroris. Bahar Smith hanya seorang napi kasus penganiayaan anak.

“Justru kami mempertanyakan keputusan tersebut. Kalau ditangkap kembali karena pelanggaran PSBB, kok kayak nangkap teroris?” kata Habiburokhman, Jumat (22/5/2020).

Karenanya, politisi Gerindra ini menegaskan DPR akan memanggil Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen PAS Kemenkumham) Irjen Reynhard Silitonga untuk menjelaskan alasan terperinci ikhwal pemindahan Habib Bahar. 

“Dalam raker (rapat kerja) mendatang saya akan cecar,” ujarnya.

Ia kembali mengingatkan agar Reynhard bekerja profesional. “Situasi begini aparat seharusnya bekerja profesional,” ucap Habiburokhman.

Sebelumnya, Bahar Smith telah dipindahkan dari Lapas Khusus Gunung Sindur ke Lapas Klas I Batu Nusakambangan pada Selasa 19 Mei 2020 malam. Kuasa hukum Bahar, Ichwan Tuankotta menyebut dirinya dan pihak keluarga tak diberikan informasi perihal pemindahan tersebut.

Sementara Reynhard dalam rilisnya mengatakan, izin asimilasi Habib Bahar dicabut berdasarkan penilaian dari Petugas Kemasyarakatan Bapas Bogor (PK Bapas Bogor) yang melakukan pengawasan dan pembimbingan. 

Tim menilai bahwa selama menjalankan asimilasi yang bersangkutan tidak mengindahkan dan mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh PK Bapas Bogor, yang memiliki kewenangan melakukan pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan asimilasi di rumah.

Selain itu, Bahar Smith juga telah melakukan Pelanggaran Khusus karena saat menjalani masa asimilasi yang bersangkutan melakukan beberapa tindakan yang dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Antara lain, menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah, serta melanggar PSBB karena telah mengumpulkan massa dalam jumlah besar.