Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan pajak rokok dinilai bisa menjadi acuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar bisa surplus. Sayangnya, sumber penerimaan tersebut tidak dimaksimalkan dan membuat BPJS Kesehatan selalu defisit.

"Sebenarnya ada tapi tidak maksimal yaitu pajak rokok," kata Timboel dalam diskusi virtual Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Masih Pandemi Iuran BPJS Kok Naik Lagi', Minggu, (17/5/2020).

Dijelaskan, Pasal 99 dan 100 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengamanatkan hal itu. Pasal 99 ayat (1) disebutkan bahwa 'pemerintah daerah (Pemda) wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan'.

Dilanjutkan dalam ayat (2) huruf d, bahwa 'dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program jaminan kesehatan'.

Kemudian ayat (6) berbunyi, 'dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota'.

Pada Pasal 100 ayat (1) disebutkan 'besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) ditetapkan 75 persen dari 50 persen realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota.

Timboel mempertanyakan potensi itu tidak dilihat jeli oleh Kementerian Keuangan. Padahal potensi sumber penerimaan itu sangat memungkinkan.

"Kalau memang mau menjalankan Pasal 99 dan 100 ini akan surplus," ujar Timboel.

Jika pajak rokok tersebut dimanfaatkan, maka BPJS Kesehatan memiliki potensi surplus Rp4,5 hingga Rp5 triliun. Namun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan juga mesti dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

"Jangan juga RKAT dibuat, RKAT tidak dipenuhi, tidak dicapai oleh direksi," ujar Timboel.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020. MA sebelumnya membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang termaktub dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.