Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan soal ancaman hukuman mati menanti bagi pelaku kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait penanganan virus Corona atau Covid-19.

"Keselamatan rakyat adalah yang utama, maka korupsi anggaran bencana dikategorikan kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, Kamis (07/05/2020).

KPK mengingatkan ada empat area yang menjadi perhatian dalam penanganan Covid-19. Hal itu meliputi PBJ, pengelolaan sumbangan pihak ketiga, proses realokasi anggaran, dan penyelenggaraan bantuan sosial (bansos).

"Dalam pengadaan barang dan jasa, ada potensi kolusi dengan penyedia, mark-up harga, kickback, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan fraud atau kecurangan," beber Ghufron.

Terkait sumbangan yang diberikan pihak ketiga, ada potensi kecurangan dalam pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan. Hal ini juga berlaku dalam proses realokasi APBN/APBD dalam penanganan covid-19.

Ghufron mengingatkan ada potensi kecurangan dalam alokasi sumber dana dan belanja, serta bagaimana pemanfaatan dananya. KPK akan tegas mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dan unsur korupsi dalam penanganan covid 19.

"Ada potensi kecurangan dalam proses pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasannya," kata Ghufron.