Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Doni Monardo menegaskan larangan mudik tetap berlaku demi mencegah penyebaran virus corona. Dalam penegasan itu, Doni bahkan mengulangi hingga dua kali, dengan kalimat bernada cukup keras.

"Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik, artinya mudik dilarang," ujar Doni Monardo dalam konferensi pers dari Graha BNPB pada Rabu (6/5/2020).

"Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang! Titik!" tegas Doni lagi.

Perwira tinggi TNI ini pun menyadari ada kesan di masyarakat bahwa saat ini ada perubahan peraturan yang membuat mudik dapat dilakukan dengan sejumlah syarat. "Beberapa waktu terakhir kami dari Gugus Tugas mendapat kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran," ujar dia. 

Kesan itu muncul setelah terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). 

Padahal, sambung Doni, Surat Edaran tersebut dibutuhkan untuk mengatasi terhambatnya pelayanan penanganan Covid-19 dan pelayanan kesehatan akibat terbatasnya transportasi. Salah satu contohnya adalah pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah. 

"Termasuk juga pengiriman tenaga medis, dan pengiriman spesimen setelah diambilnya dahak dari masyarakat yang diambil dengan metode PCR swab," ujar dia.

Namun, yang menimbulkan kebingungan di masyarakat adalah penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, inti dari penjabaran Permenhub dan Surat Edaran Menko Perekonomian itu adalah memberikan kelonggaran untuk moda transportasi agar kembali beroperasi.

Kebijakan tersebut dimaksudkan agar perekonomian nasional tetap berjalan. Meski begitu, kebijakan ini bukan berarti mencabut larangan mudik buat masyarakat.

"Dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi dengan catatan satu, harus menaati protokol kesehatan. Rencananya operasinya mulai besok, pesawat dan segala macamnya dengan orang-orang khusus, tapi enggak ada mudik," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR secara virtual, Rabu (6/5/2020).